Risma: Kalau Aku Bilang Enggak Dicalonkan, Nanti Dibilang Sok Tahu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yakin bahwa PDI Perjuangan mengerti atas sikapnya yang tidak mau dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. 

Risma tetap tidak mengetahui apakah keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri nantinya.

"Aku ndak tahu. Sekali lagi, aku ndak tahu," ujar Risma saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Kamis (21/7/2016).

"Ya, harus jawab apa? Nanti aku ngomong enggak (dicalonkan) nanti dibilang, Ibu Risma sok tahu, gitu. Jadi memang aku ndak tahu. Aku ndak bohong, aku tuh ndak bisa bohong," lanjut dia.

Risma mengakui, keputusan partai memang kerap berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Misalnya, saat Pilkada serentak 2015.

(baca: Jika Ditunjuk Jadi Cagub DKI, Ini Jawaban Risma ke Megawati...)

Ia mengaku sama sekali tak berpikir untuk maju kembali sebagai calon Wali Kota Surabaya petahana. Bahkan, Risma tidak mempersiapkan uang untuk pembiayaan proses kampanye.

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Partai dan warga mendukungnya untuk kembali menjadi Wali Kota Surabaya.

"Aku sudah ngomong pertama, ndak mau, ndak mau, ndak mau. Tapi Tuhan ngomong lain. Enggak tahunya jadi," ujar Risma.

"Aku tuh (menjadi calon wali kota Surabaya pertama kali) berangkat dari dua persen (elektabilitas). Seminggu, naik jadi 20 persen. Lalu dua minggu naik lagi. Makanya aku itu ndak boleh jawab pertanyaan itu," lanjut dia.

(baca: Meski Petugas Partai, Risma Tegaskan Tak Akan Mencalonkan Diri pada Pilkada DKI)

PDI Perjuangan akan menggelar rapat pleno untuk menentukan bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada DKI 2017.

Rapat itu digelar setelah rangkaian proses penjaringan calon gubernur dilakukan sekaligus komunikasi dengan Megawati.

Sejumlah tokoh masuk dalam radar penjaringan calon gubernur yang akan diusung PDI-P.

Selain Risma, nama-nama yang masuk antara lain Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BNN Budi Waseso, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.