Kompas.com - 19/07/2016, 21:21 WIB
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo (kiri ke kanan), saat jumpa pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015). Demokrat menilai secara umum pelaksaan pilkada berlangsung aman dan lancar namun masih ditemukan tindak kecurangan yang dilakukan pasangan calon. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo (kiri ke kanan), saat jumpa pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015). Demokrat menilai secara umum pelaksaan pilkada berlangsung aman dan lancar namun masih ditemukan tindak kecurangan yang dilakukan pasangan calon.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, partainya tidak mempersoalkan rencana perombakan kabinet jilid II. Dia mengatakan, kebutuhan perombakan kabinet berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Sepuluh tahun lalu, Pak SBY tidak pernah mengharamkan itu. Sepanjang dianggap butuh, untuk kebutuhan membuat pemerintah baik, pelayanan publik bagus pasti dilakukan," kata Hinca di DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Hinca menganalogikan kabinet pemerintahan seperti rumah tangga yang memiliki pembantu. Ia menilai, jika tidak bekerja dengan baik setelah beberapa bulan, pembantu rumah tangga lebih baik diganti.

(Baca: Mensesneg: "Reshuffle" Biasanya Tak Direncanakan, Tunggu Saja)

"Reshuffle itu kan maksudnya mengganti sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus. Kalau publik melihat bahwa pemerintahan ini masih ada yang bolong-bolong, tentu harapan publik agar tidak ada yang bolong-bolong lagi," ucap Hinca.

Selain itu, Hinca mengatakan Jokowi perlu mempertimbangkan realitas politik yang terjadi. Realitas politik perlu diperhatikan agar pemerintah menjadi kuat.

"Kami mendukung Pak Jokowi agar secara matang menyusun kabinet supaya ke depan lebih baik lagi. Nanti kan Oktober ini dua tahun. Demokrat biasa selalu tiap tahun kasih catatan, kasih masukan, kasih kritik," ujar Hinca.

Kompas TV JK: Reshuffle Masih Tunggu Hari Baik

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.