Cegah Penyanderaan, Indonesia-Filipina Sepakat Tempatkan Militer di Kapal Dagang

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Angkatan Bersenjata Filipina secara komprehensif membahas strategi agar pembajakan kapal dan penyanderaan warga negara Indonesia di Perairan Sulu, tidak terulang.

Pembahasan itu membuahkan hasil yang dinilai mampu mencegah pembajakan dan penyanderan, yakni dengan menempatkan militer masing-masing pada kapal yang melintas di perairan tersebut.

"Salah satu tindakan yang telah disepakati, yakni penugasan personel keamanan bersenjata di atas kapal niaga masing-masing negara," ujar Kepala Bidang Penerangan Internasional Pusat Penerangan TNI Kolonel Laut Sultan Djanieb melalui siaran pers, Jumat (15/7/2016).

Selain itu, disepakati pula patroli maritim atau 'passing exercise' antara militer kedua negara, yakni oleh Western Mindanao Command Angkatan Bersenjata Filipina dan Komandan Lantamal XIII/Tarakan.

Kedua negara juga menyepakati mengembangkan aturan bersama soal wilayah perairan yang diawasi.

Sultan mengatakan, kesepakatan itu didasarkan pada RP-RI Border Patrol Agreement tahun 1975.

Aturan itu kemudian diimplementasikan dalam Forum Komite Perbatasan RI-RPBC yang diketuai oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur dan Commander of Eastern Mindanao Command.

"Kedua delegasi sepakat melaksanakan tindakan proaktif dan preventif di wilayah yang menjadi perhatian bersama sejalan dengan RP-RI Border Patrol Agreement tahun 1975 dan relevan dengan Konvensi Maritim Internasional," ujar Sultan.

Kedua delegasi yakin kesepakatan tersebut menciptakan kepastian pada sektor keamanan dan keselamatan kapal dagang beserta awaknya di wilayah perairan yang sering dijadikan lokasi pembajakan atau penyanderaan.

Kesepakatan kedua negara itu diketahui dibahas sejak tanggal 12 sampai 14 Juli 2016. Adapun pembahasan dilaksanakan di Park Lane Hotel Jakarta Selatan.