Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kutuk Serangan di Nice, Ketua DPR Minta RI Waspada

Kompas.com - 15/07/2016, 16:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mengutuk keras serangan mematikan truk maut yang menewaskan puluhan orang di Nice, Perancis. Terlebih serangan tersebut dilakukan saat warga Perancis merayakan hari kemerdekaannya.

“Serangan yang dilakukan saat rakyat Perancis merayakan hari kemerdekaannya, sangat tidak manusiawi. Saya mengutuk keras aksi-aksi biadab seperti ini,” tulis Ade dalam keterangan persnya, Jum'at (15/7/2016).

Ade menambahkan, serangan teror dalam bentuk apapun tidak dapat ditoleransi. Karena itu, dirinya meminta seluruh pihak bersatu melawan aksi-aksi terorisme di dunia.

(Baca: Pasca-tragedi Nice, Perancis Perpanjang Masa Darurat)

“Kita harus tetap mewaspadai gerakan radikal seperti ini. Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan, karena aksi teror serupa bisa terjadi dimana saja, termasuk di Indonesia,” lanjut Ade.

Dia pun meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) terkait ledakan tersebut.

Selain itu, dia juga meminta Kementerian Luar Negeri memastikan masyarakat Indonesia yang ada di Perancis khususnya yang berada sekitar kejadian itu terjamin keamanannya.

“Sesuai data dari Kemenlu, ada sekitar 725 WNI di wilayah Prancis Selatan. Di antaranya terdapat 10 keluarga WNI tinggal di Nice dan sekitarnya. KBRI dan KJRI disana harus memastikan adanya perlindungan terhadap WNI yang ada di Perancis,” papar Ade.

Insiden truk maut ini terjadi delapan bulan setelah sekelompok orang bersenjata melakukan serangan terkoordinasi di beberapa titik di kota Paris pada November tahun lalu dan menewaskan 130 orang.

(Baca: Dunia Kecam Serangan di Nice, Nyatakan Dukung Perancis Lawan Terorisme)

Pemerintah setempat mengatakan, pengemudi truk tewas ditembak polisi dan membantah rumor yang mengatakan bahwa terjadi penyanderaan menyusul tragedi tersebut.

Meski belum ada kelompok radikal yang mengaku mendalangi tragedi tersebut, pemerintah Perancis memastikan bahwa kasus ini akan ditangani unit antiterorisme.

Kompas TV Kisah WNI saat Berada di Lokasi Teror Perancis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com