Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Djoko Setijowarno
Akademisi

Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata

Mudik Lebaran, Menjadi Bangsa Pembelajar

Kompas.com - 12/07/2016, 15:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorTri Wahono

Oleh sebab itu, Korlantas dapat didampingi tim traffic engineer (ahli lalu lintas) yang dapat melakukan simulasi dan memprediksi  waktu bakal terjadi hambatan dan antrean, sekaligus dapat memberikan alternatif solusi penanganan.

Di sisi lain, peluang menambah kapasitas transportasi umum masih cukup besar. Tinggal bagaimana pemerintah melihat ini sebagai peluang yang bagus untuk musim mudik lebaran mendatang. Bila peluang ini tertangkap, kemacetan di jalan raya pasti akan terkurangi.

Misalnya saja, rangkaian kereta dapat diberangkan setiap 30 menit dalam 20 jam selama 7 hari hingga lebaran. Moda kereta api dapat mengangkut sekitar satu juta pemudik, baik dengan kereta api kelas ekonomi maupun kereta api kelas eksekutif.

Pengaturan kereta api tersebut dapat mengurangi penggunaan setidaknya sekitar 100.000 kendaraan pribadi. Tentunya itu sudah harus memperhitungkan window time, aspek pemeliharaan, kesiapan perlintasan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan kemampuan emplasemen di setiap stasiun yang akan disinggahi.

Semua itu dapat dihitung kemudian disiapkan untuk dianggarkan pembiayaannya. Seperlima pemudik ke Jawa Tengah sudah tertangani. Menurut Pusrlitbang Jalan dan Perkeretaapian Balitbang Kemenhub (2015), diprediksi tahun ini ada 5 juta pemudik dari Jabodetabek ke Jawa Tengah.

Satu lagi, penambahan sarana kereta api kelas ekonomi mutlak diadakan oleh pemerintah, antara lain dapat melalui penyertaan modal negara (PMN) ke operator. Peminat kereta api kelas ekonomi cukup besar, setelah layanan bus angkutan kota antar-provinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) menurun drastis.

Peningkatan kapasitas transportasi umum berbasis bus juga sangat dimungkinkan, asal pemeritah serius. Selama ini terjadi penurunan pemudik menggunakan bus akibat buruknya layanan di terminal dan sarana bus juga.

Pengelolaan terminal berada di pemda dan oleh pemda fungsi terminal sebagai pelayanan publik terabaikan. Terminal dianggap sebagai sumber pendapatan, sehingga besaran retribusi digunakan sebagai acuan keberhasilan pengelolaan terminal. Adapun urusan pemeliharaan dan pengawasan terabaikan.

Terminal harus dibenahi senyaman stasiun dan bandara. Sistem pembelian tiket harus dibenahi, diupayakan seperti moda transportasi lain, mudah diperoleh tanpa bujukan calo. Ramp check harus rutin dilakukan—tidak setiap jelang lebaran, tapi untuk setiap bus yang akan berangkat—termasuk kesehatan pengemudinya.

Pemerintah harus pula mulai mengampanyekan penggunaan transportasi umum untuk mudik lebaran pada tahun mendatang. Tentunya menyiapkan transportasi umum tersebut tidak hanya di hulu tetapi juga di hilir, dengan mengajak pemda ikut menyiapkan sesegera mungkin.

Transportasi terintegrasi di daerah juga harus sudah disempurnakan dengan layanan yang mudah dan murah. Tidak dilayani lagi oleh transportasi berpelat hitam dengan tarif yang tidak terduga cukup mahal, yang bahkan terkadang lebih mahal dari tarif transportasi umum.

Tidak perlu debat untuk saling menyalahkan. Dengan kejadian hiruk pikuk mudik lebaran pada tahun ini, kita harus jadi bangsa pembelajar supaya kejadian yang sama tidak terulang dan semakin terus berupaya ingin meningkatkan pelayanan transportasi mudik yang bermartabat. 

rekayasa lalu lintas yang merupakan wewenang 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com