Kata Tjahjo Kumolo Ihwal "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 11/07/2016, 22:04 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai mengukuhkan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016). KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai mengukuhkan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintahan diibaratkan sebagai tim sepak bola. 

Menurut Tjahjo, yang menjadi target dalam pertandingan sepak bola adalah gol atau perolehan angka. 

Dan di tengah pertandingan, seorang pelatih boleh mengganti pemain yang dinilai lebih mampu membawa perubahan tim ke arah lebih baik. Pergantian pemain biasanya dimaksudkan agar tim bisa memenangkan pertandingan. 

Itu, kata Tjahjo mirip dengan penyelenggaraan pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara yang dibantu para menterinya memiliki target-target pencapaian.

Namun jika dalam prosesnya tidak membuahkan hasil maksimal, kabinet boleh dirombak. Para menteri, seperti halnya para pemain dalam satu tim sepak bola, bisa diganti. 

"Ibarat tim sepakbola yang penting golnya. Tetapi di tengah pertandingan harus diganti pemainnya, ya tidak ada masalah," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016) 

Tjahjo mengaku siap "dibangku cadangkan" jika Jokowi menilai kinerja Kemendagri masih kurang maksimal selama di bawah kepemimpinan dirinya.

Sebagai pembantu presiden, seorang menteri bisa diangkat dan digantikan kapan pun. "Seandainya ada reshuffle (perombakan kabinet) pun ya kami sebagai pembantu beliau siap-siap saja. Saya pun kalau diganti siap, kontraknya kan terserah presiden, tidak harus lima tahun," ujar dia.

Meskipun demikian, keputusan Reshuffle kebinet sepenuhnya jadi kewenangan Jokowi. Sebagai seorang menteri, menurut Tjahjo, dirinya tidak berhak melangkahi pernyataan atasan.

"Kita tunggu tanggal mainnya, saya tidak berhak untuk bicara, (kewenangan) Presiden toh," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X