Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: 3 WNI Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 11/07/2016, 15:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa tiga anak buah kapal warga negara Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Mereka disergap ketika berlayar di perairan Malaysia.

"Yang menculik kelompoknya Abu Sayyaf. Lalu dibawa ke Filipina," ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Dengan demikian, total ada 10 orang WNI yang disandera oleh kelompok tersebut. Tujuh orang sebelumnya, disandera pada akhir Juni 2016 lalu dan hingga kini belum bebas.

Gatot memastikan TNI telah melaksanakan operasi intelijen. Namun, hingga saat ini baru sebatas itu saja yang bisa dilakukan TNI.

"Tapi tujuan operasi itu untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi," ujar Gatot.

(baca: Tak Punya Paspor, 4 ABK Ini Justru Selamat dari Penculikan)

Gatot memastikan, pemerintah Filipina belum mengizinkan militer Indonesia masuk dan membantu pembebasan sandera. TNI memilih untuk menunggu keputusan terbaru Filipina.

"Begitu diizinkan Filipina, kami masuk, apapun kita lakukan dan siap," ujar Gatot.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sebelumnya mengatakan, penyandera sudah menghubungi pemilik kapal yang berbendera Malaysia.

(baca: Penyandera Tiga WNI Hubungi Pemilik Kapal)

Menlu mengatakan, pada Senin pagi, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina dan Menlu Malaysia. Indonesia meminta agar kedua negara tersebut memberi perhatian terhadap kasus ini.

Konsulat RI di Tawau, Malaysia juga sudah mengirim staf untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia dan pemilik kapal.

(baca: Menhan Filipina Minta Ryamizard Tidur Enak Saja Menunggu Pembebasan 7 WNI)

"Kejadian seperti ini merupakan kejadian yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Upaya serius harus dilakukan segera, baik oleh pemerintah Malaysia dan Filipina," kata Menlu.

"Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dalam upaya pembebasan sandera dalam waktu sesegera mungkin. Keselamatan sandera tetap merupakan prioritas," tambah Menlu.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com