Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: 3 WNI Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 11/07/2016, 15:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa tiga anak buah kapal warga negara Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Mereka disergap ketika berlayar di perairan Malaysia.

"Yang menculik kelompoknya Abu Sayyaf. Lalu dibawa ke Filipina," ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Dengan demikian, total ada 10 orang WNI yang disandera oleh kelompok tersebut. Tujuh orang sebelumnya, disandera pada akhir Juni 2016 lalu dan hingga kini belum bebas.

Gatot memastikan TNI telah melaksanakan operasi intelijen. Namun, hingga saat ini baru sebatas itu saja yang bisa dilakukan TNI.

"Tapi tujuan operasi itu untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi," ujar Gatot.

(baca: Tak Punya Paspor, 4 ABK Ini Justru Selamat dari Penculikan)

Gatot memastikan, pemerintah Filipina belum mengizinkan militer Indonesia masuk dan membantu pembebasan sandera. TNI memilih untuk menunggu keputusan terbaru Filipina.

"Begitu diizinkan Filipina, kami masuk, apapun kita lakukan dan siap," ujar Gatot.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sebelumnya mengatakan, penyandera sudah menghubungi pemilik kapal yang berbendera Malaysia.

(baca: Penyandera Tiga WNI Hubungi Pemilik Kapal)

Menlu mengatakan, pada Senin pagi, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina dan Menlu Malaysia. Indonesia meminta agar kedua negara tersebut memberi perhatian terhadap kasus ini.

Konsulat RI di Tawau, Malaysia juga sudah mengirim staf untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia dan pemilik kapal.

(baca: Menhan Filipina Minta Ryamizard Tidur Enak Saja Menunggu Pembebasan 7 WNI)

"Kejadian seperti ini merupakan kejadian yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Upaya serius harus dilakukan segera, baik oleh pemerintah Malaysia dan Filipina," kata Menlu.

"Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dalam upaya pembebasan sandera dalam waktu sesegera mungkin. Keselamatan sandera tetap merupakan prioritas," tambah Menlu.

Sebelum penyanderaan 3 WNI, tujuh anak buah kapal (ABK) WNI lebih dulu disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan.

Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016). Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

(baca: Menhan Filipina Minta Ryamizard Tidur Enak Saja Menunggu Pembebasan 7 WNI)

Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.

Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016

Kompas TV Ini Titik Lokasi Penyanderaan Tiga WNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com