KPK dan MA Diminta Bentuk Kesepahaman soal "Justice Collabolator"

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung diusulkan membentuk suatu kesepahaman mengenai penetapan status justice collabolator (JC).

Perbedaan kesepahaman antara penegak hukum dan hakim dalam menetapkan status JC dinilai menghambat proses penegakan hukum.

"KPK perlu membangun kesepahaman bersama dengan MA, atau diperluas seperti peraturan bersama KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan MA, agar proses penetapan JC oleh penegak hukum tidak dimentahkan oleh hakim," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta, Minggu (27/6/2016).

Menurut Emerson, mendefinisikan ulang status JC bagi pelaku utama menjadi penting. Sebab, salah satu cara KPK untuk mengusut keterlibatan pelaku lain dalam suatu perkara, yakni pengakuan dari tersangka yang bekerja sama secara kooperatif.

(baca: Dikritik, Sikap Hakim yang Tolak Status "Justice Collaborator" Abdul Khoir)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan beberapa pedoman untuk menentukan status JC, salah satunya, terdakwa bukan sebagai pelaku utama.

Menurut Emerson, untuk menyamakan pemahaman terkait penetapan status JC, salah satu caranya adalah merevisi SEMA.

"Menurut saya, SEMA harus direvisi, karena sudah ada revisi tentang undang-undang untuk perlindungan saksi, jadi ada perluasan soal JC," kata Emerson.

Sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan terhadap terdakwa penyuap anggota DPR, Abdul Khoir.

(baca: Hakim Tolak Status "Justice Collaburator" Penyuap Anggota Komisi V DPR)

Hakim mengesampingkan status justice collabolator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, yang diberikan pimpinan KPK terhadap Abdul Khoir.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/6/2016), Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta bagi Abdul Khoir.

Hal itu lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut pidana 2,5 tahun penjara. (baca: Preseden Buruk Kasus Kosasih)

Dalam salah satu pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa penetapan status justice colabolator yang ditandatangani pimpinan KPK, tertanggal 16 Mei 2016, tidak tepat.

Hal itu karena Abdul Khoir berperan sebagai pelaku utama dalam kasus yang didakwakan kepadanya.