Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Terpilih Prioritaskan Penanganan Arus Mudik dan Kerusuhan Suporter Sepak Bola

Kompas.com - 27/06/2016, 13:16 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR mengesahkan pencalonan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti dalam sidang paripurna, Senin (27/6/2016). Tito tinggal menunggu waktu pelantikan. 

Usai mengikuti rapat paripurna tersebut Kapolri terpilih itu mengatakan, ada dua program kerja yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini. Pertama, terkait penanganan arus mudik seiring menjelang Hari Raya Idul Fitri.

 (Baca: DPR Resmi Setujui Tito Karnavian sebagai Kapolri)

"Tapi paling utama pengamana arus mudik dan arus balik dulu yang utama. Paling utama sekali itu," ujar Tito di kompleks parlemen, Senin (27/6/2016).

Selain itu, lanjut Tito, persoalan terkait konflik dan kerusuhan juga akan menjadi prioritas. Misalnya, kerusuhan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola antara Persija melawan Sriwijaya FC pada Jumat (24/6/2016) lalu.

"Lainnya hal-hal yang potensial terjadi Konflik itu menjadi atensi saya. Seperti kasus bola, itu harus kita selesaikan denga cepat," kata Tito. Sedangkan terkait kapastian waktu pelantikan atas dirinya sebagai kapolri, Tito mengaku menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(Baca: Mantan Kapolri Yakin Tito Mampu Pimpin Polri)

"Langkah selanjutnya ada di tangan pemerintah dalam hal ini presiden, saya hanya mengikuti saja. Biasanya akan diikuti dengan proses pelantikan," kata dia.

"Tentunya saya mengikuti saja apa yang diputuskan oleh Presiden dan mengikuti semua jalurnya," ujar Mantan Kapolda Papua tersebut.

Komjen Tito Karnavian ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk jadi pimpinan tertinggi Polri menggantikan Badrodin. Nama Tito diajukan presiden ke DPR untuk pada 15 Juni 2016. Komisi III DPR sudah menuntaskan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan dan menyatakan Tito layak jadi Kapolri.  

Kompas TV Jalan Mulus Tito Jadi Kapolri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com