Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Maju Lewat Parpol, Ahok Diprediksi Ditinggalkan Pendukung

Kompas.com - 25/06/2016, 09:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz melihat, ada sejumlah kerugian yang akan dialami bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja alias Ahok jika akhirnya memilih maju Pilgub DKI 2017 melalui jalur partai politik.

Hal itu disampaikan menyikapi dukungan Partai Golkar kepada Ahok. Dengan bergabungnya Golkar, maka ada tiga partai yang mendukung Ahok.

Jumlah kursi ketiganya di DPRD DKI sudah memenuhi syarat untuk mengusung Ahok jika ingin maju lewat jalur partai politik.

Masykurudin mengatakan, kerugian pertama adalah potensi kehilangan suara dari pemilih. Padahal, jika mengacu pada angka partisipasi Jakarta sebesar 60 persen atau sekitar 4,5 juta, maka setidaknya satu juta dukungan telah diraih.

"Potensi akan kehilangan suara dari pemilih yang mendukungnya melalui jalur perseorangan itu ada. Meskipun angkanya tidak semua, terutama kepada pemilih yang tingkat apatisme terhadap partai politik tinggi," ujar Masykurudin melalui pesan singkat, Jumat (24/6/2016).

Kekhawatiran tertinggi ketika Ahok mengambil jalur partai politik, kata dia, adalah aspek transaksional. Seringkali ada kesepakatan bawah meja, baik dari proses prapencalonan hingga pascaterpilihnya calon kepala daerah.

(baca: Apa Pun yang Dipilih Ahok, "Teman Ahok" Tak Akan Tinggalkan Ahok)

Hal tersebut kerap kali membawa beban bagi pemerintahan yang dipimpin calon tersebut kelak.

"Nah, asal ini benar-benar dapat dipastikan tidak terjadi dan utang budi saat memerintah nanti bisa dicegah sekuat mungkin, maka dukungan dari perseorangan dapat kembali utuh, dan tentu bertambah," kata Masykurudin.

Jika akhirnya Ahok memilih jalur partai politik, lanjut dia, maka muncul anggapan bahwa langkah Ahok yang direncanakan lewat jalur perseorangan akan dimaknai sebagai tindakan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam pencalonan Pilgub DKI.

(baca: Jika Ahok Maju Lewat Jalur Parpol, "Teman Ahok" Akan Pasang Badan)

Menaikkan posisi tawar dapat dimaknai positif jika Ahok benar-benar menempuh jalur perseorangan serta bersih dari transaksional dengan partai politik.

"Tetapi juga akan berdampak negatif bila menempuh jalur partai dan meninggalkan begitu saja pemilih yang sudah mendukung dia mengambil jalur perseorangan dan itu tadi kuncinya, bebas dari politik transaksional dan intervensi kedepannya," kata Masykurudin.

Namun, jalur mana pun yang dipilih, kemenangan Ahok masih ditentukan oleh faktor lain seperti komposisi koalisi non-Ahok, siapa pasangan calon yang dicalonkan partai politik atau koalisi partai politik dan jumlah pasangan calon yang bertarung di Pilgub DKI nanti.

(baca: Partai Nasdem Serahkan ke Ahok soal Lewat Jalur Independen atau Parpol)

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com