Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan Tito Mereformasi Polri

Kompas.com - 24/06/2016, 06:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menilai, keterbatasan anggaran akan menjadi tantangan bagi Kapolri terpilih, Komjen Tito Karnavian, ketika melakukan reformasi di tubuh kepolisian.

Hal itu disampaikannya seusai uji kelayakan dan kepatutan atas calon Kapolri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

"Saat ini, reformasi di tubuh Polri harus dijalankan di tengah-tengah anggaran yang defisit, ini tantangan yang berat bagi Kapolri yang baru nantinya," ujar Bambang.

Menurut dia, minimnya anggaran Polri berpengaruh terhadap kinerja personel di lapangan.

"Coba lihat, seharusnya kan kasus yang berasal dari laporan masyarakat kan bisa ditangani secara gratis," ujar Bambang.

"Tapi kan karena mereka minim anggaran, mereka jadi sedikit kreatif dengan meminta uang dari masyarakat jika laporannya ingin diproses, ini kan seharusnya tidak boleh," lanjut dia.

Bambang mengatakan, hal ini akan menyulitkan Polri dalam melakukan reformasi.

"Karena untuk melakukan operasi saja mereka kekurangan dana dan suka mencari sumber dana lain, ya sulit untuk ditekan praktik-praktik semacam itu," kata Bambang.

Oleh akrena itu, politisi Golkar ini menyarankan agar Kapolri yang baru membahas serius persoalan anggaran dengan Presiden, terutama terkait peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

"Kalau anggarannya masih seperti sekarang, mau melakukan reformasi supaya Polri lebih bersih ya sulit. Oleh karena itu secepat mungkin Kapolri baru harus bicara soal anggaran Polri ke Presiden," tutur Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com