Selangkah Lagi Jadi Kapolri, Ini Peta Dukungan Parpol untuk Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Tito Karnavian, Kamis (23/6/2016) pagi ini.

Dua tahapan dalam rangkaian proses seleksi telah dilalui Tito, yaitu penelusuran rekam jejak dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta kunjungan Komisi III DPR ke kediaman Tito.

(Baca: "Fit and Proper Test" Hari Ini, Muluskah Langkah Tito Karnavian?)

Dari hasil tahapan dua seleksi tersebut, mayoritas fraksi bulat mendukung mantan Kapolda Papua tersebut. Berikut peta dikungan fraksi terhadap Tito:

Fraksi PKB

Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, melihat tak ada alasan bagi Komisi III untuk menolak Tito. Menurut dia, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut lengkap dari segala sisi, dari sisi kemampuan akademik, kemampuan kepemimpinan, dan memiliki spesifikasi khusus.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan nanti, kata Karding, ada tiga poin utama yang akan ditekankan. Pertama, bagaimana Polri bisa sejahtera.

Kedua, bagaimana Polri melakukan fungsi penegakan hukum pada masyarakat. Ketiga, bagaimana menjaga hubungan-hubungan kelembagaan.

"Saya kira bisa dilalui, apalagi ada support politik dari semua pihak," ujar Karding.

Fraksi Nasdem

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, meyakini Tito akan mudah lolos uji kepatutan dan kelayakan. Ia melihat, sejauh ini tak ada resistensi terhadap Tito meskipun ada sejumlah catatan.

Salah satunya berkenaan dengan kegiatan Densus 88 karena Tito sempat mengemban jabatan Kepala Densus 88. Poin tersebut menjadi salah satu yang akan didalami pada uji kepatutan dan kelayakan, Kamis siang.

"Tetapi, kami sudah optimis 100 persen," ujar Taufiqulhadi.

Fraksi PKS

Keyakinan 100 persen terhadap Tito juga diungkapkan anggota Komisi III dari PKS, Nasir Jamil. Meski begitu, ada empat poin menonjol yang menurut dia perlu dikonfirmasi kepada Tito pada uji kepatutan dan kelayakan.

Poin tersebut adalah soal penegakan hukum, reformasi internal, pelayanan publik, dan bagaimana Polri dapat menjaga toleransi di Indonesia sehingga tak ada kekerasan atas nama agama terjadi.

"100 persen menerima," tutur Nasir.

Fraksi Partai Demokrat

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku partainya sebagai partai penyeimbang akan senantiasa mendukung keputusan Presiden Joko Widodo selama keputusan tersebut dianggap baik.

Satu poin yang ditekankan Demokrat, Tito memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi secara profesional institusi kepolisian.

"Beliau orang baik, penerima Adhi Makayasa," ujar Ruhut.

Fraksi Partai Hanura

Dossy Iskandar, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, menyatakan, semua hal yang perlu dipertanyakan sudah terklarifikasi. Terlebih lagi, dalam rapat Komisi III bersama PPATK, KPK, dan Kompolnas, Tito sudah dinyatakan bersih.

Dalam kesempatan uji kepatutan dan kelayakan nanti, partainya cenderung akan memberi masukan dan meminta komitmen Tito untuk melakukan penataan serta penguatan institusi Polri ke depannya untuk mencapai revolusi mental.

"Pak Tito sangat memenuhi syarat sebagai Kapolri," kata Dossy.

Fraksi Partai Golkar

Adapun, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar juga meyakini Tito akan melenggang hingga pelantikan nanti.

Tinggal bagaimana Tito berkomitmen memperbaiki dan melakukan reformasi kepolisian serta menunjukkan bahwa ia bisa mengatasi kesenjangan dan senioritas di internal institusi itu.

"Peluang Pak Tito 99 persen. Kalau dia bisa atasi (kesenjangan) dengan pendekatan interpersonal yang baik, maka 60 persen tugas dia selesai," ujar Bambang.

Fraksi PAN

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Muslim Ayub, juga meyakini langkah Tito akan lancar setelah mendengarkan paparan PPATK, KPK, dan Kompolnas yang tak memberikan catatan apa pun yang perlu diperhatikan khusus dari seorang Tito Karnavian.

Jika dikaji dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pencalonan Tito pun tak ada permasalahan.

"Fraksi PAN menerima untuk segera dilakukan fit and proper test Kapolri agar kita segera mendapatkan Kapolri baru, yang lebih energik," kata Ayub.

Fraksi PPP

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan, Tito telah memenuhi dua unsur yang disyaratkan dalam UU Kepolisian untuk menjadi Kapolri, yaitu jenjang karier dan kepangkatan.

Dari unsur kepangkatan, Tito yang mengemban bintang tiga dianggap telah memenuhi syarat, sedangkan dari unsur jenjang karier pengalaman Tito dinilai sudah mumpuni. Tito pernah memimpin Polda tipe A, menjabat Asisten Perencana (Asrena), dan Kepala Densus 88.

Uji kepatutan dan kelayakan akan ditekankan tentang kinerja Densus yang belakangan banyak disorot masyarakat.

"Kami secara prinsip setuju," ucap Arsul.

Fraksi Gerindra

Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra meyakini proses uji kepatutan dan kelayakan Tito akan berakhir dengan aklamasi, terutama jika dilihat dari komentar beberapa fraksi.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun selalu melihat semua hal dengan positif dari sosok Tito.

"Secara pribadi, Pak Prabowo tidak mempermasalahkan orang, bicara soal karier orang jangan dihambat," tutur dia.

Fraksi PDI-P

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya sempat nyaring menyuarakan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri juga tak memberikan penolakan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, hanya menyatakan fraksinya nanti akan menekankan pada aspek profesionalisme kepolisian, pembenahan institusi kepolisian, SDM, dan membicarakan keluhan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian ke depannya juga diharapkan mampu menangani kasus-kasus korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan luar biasa lainnya secara lebih progresif dan mampu bersinergi dengan penegak hukum lainnya.

"Cuacanya bagus, cuacanya cerah. Jalanannya juga tidak ada yang berlubang," kata Masinton saat mengomentari peluang Tito.