Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Pemberian Gelar Pahlawan Gus Dur Tunggu Soeharto

Kompas.com - 23/06/2016, 05:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur akan menunggu pemberian gelar yang sama kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

"Kalau urutannya yang kita lihat sekarang ada juga Presiden Kedua Soeharto, lalu setelahnya Presiden keempat, Gusdur," kata Menteri Luhut saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/6/2016), seperti dikutip Antara.

Penganugerahan gelar bagi Gus Dur, kata Luhut, akan ditargetkan selesai pada tahun ini yang diharapkan bertepatan dengan hari pahlawan nasional pada 10 November 2016.

(baca: Cara Istri Gus Dur Mengajak Orang Memahami Pluralisme)

Sehubungan dengan pengajuan tersebut, Luhut menilai, Gus Dur layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional karena keberpihakannya yang sangat besar pada rakyat kecil.

"Kita sudah berikan testimoni, selain menjunjung tinggi pluralisme, beliau juga berpihak pada rakyat kecil. Ini yang menurut saya layak untuk diajukan," ujarnya.

Saat ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa proses penilaian masih menunggu hasil dari pengajuan Presiden RI kedua Soeharto.

"Untuk sekarang pengajuannya sudah ada nama Pak Harto. Secara teknis kita tidak bisa menentukan butuh waktu berapa lama, yang jelas untuk keduanya masih menunggu waktu," tuturnya.

Sejumlah sahabat dan keluarga Gus Dur berencana untuk mengajukan gelar pahlawan nasional pada tokoh tersebut.

(baca: "Gus Dur Membuat Saya Ingin Jadi Warga NU, meski Bukan Islam")

Dalam pertemuan yang digagas oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Rabu sore itu, wacana pemberian gelar tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Gus Dur yang dinilai telah banyak berkontribusi pada negara.

"Kami akan usahakan agar Gusdur mendapat gelar pahlawan nasional dengan segala bentuk penilaian yang objektif," kata Mahfud.

Kompas TV Mengenang Gus Dur Yang Toleran & Humoris



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com