Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Kedaulatan Negara Harga Mati, tetapi Hubungan Baik Perlu Dijaga

Kompas.com - 20/06/2016, 17:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara terkait insiden penembakan kapal China oleh kapal TNI Angkatan Laut di perairan Natuna, Jumat (17/6/2016) lalu.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, dalam polemik tersebut, kedaulatan negara merupakan prioritas utama bagi pemerintah.

"Kedaulatan adalah nomor satu, harga mati. Meskipun menjaga hubungan baik itu juga perlu," ujar Johan Budi di Istana Kepresidenan, Senin (20/6/2016).

Presiden sendiri telah mendapatkan laporan lengkap dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait insiden itu.

Johan tidak bisa mengungkap secara detail apa instruksi Jokowi terkait insiden itu. Namun, Presiden menginstruksikan TNI dan segenap unsur pertahanan dan keamanan lainnya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

"Intinya Presiden memerintahkan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI yang sudah susah-payah dibangun sejak zaman kemerdekaan tanpa harus mengurangi hubungan baik," ujar Johan.

Johan mengatakan, prinsip tersebut bukan hanya diterapkan kepada China saja, melainkan juga kepada negara-negara lainnya.

Sebelumnya diberitakan, KRI Imam Bonjol-383 di bawah wewenang Komando Armada Maritim Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap satu kapal ikan berbendera China di perairan Natuna, Jumat pekan lalu.

Kapal itu sempat melarikan diri. KRI Imam Bonjol kemudian melepaskan tembakan ke udara, namun diabaikan.

Setelah beberapa kali tembakan, KRI melepaskan tembakan ke lambung kapal hingga akhirnya mereka menyerah. Setelah ditangkap dan digeledah, kapal itu diawaki enam pria dan satu wanita.

Seluruhnya warga negara China. Kini, kapal itu disita dan ditambatkan di Lanal Ranai dan para anak buah kapal serta nahkodanya akan diproses hukum.

Kompas TV Kapal Patroli Diserang Bom Molotov
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com