Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: Yang Puasa dan Tidak Puasa Harus Saling Menghormati

Kompas.com - 13/06/2016, 14:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan agar toleransi harus dijunjung tinggi selama bulan Ramadhan. Kelompok masyarakat yang berpuasa dan tidak berpuasa harus saling menghormati.

"Yang tidak puasa menghormati yang puasa. Yang puasa pun juga menghormati saudaranya yang tidak puasa. Jadi kita semua saling menghormati," ujar Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (13/6/2016).

(Baca: Cerita Pilu Penjual Nasi Saeni dan Kritik Atas Intoleransi)

Lukman juga berpesan agar umat Muslim di Indonesia memperkuat persaudaraan sebangsa dalam bulan puasa ini.

Pernyataan Lukman juga merupakan jawaban atas peristiwa razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang terhadap lapak warteg milik Ibu Saeni (53), Rabu (8/6/2016) lalu. Razia tersebut menuai kecaman di kalangan netizen.

(Baca: Saeni Sempat Sakit dan Terpaksa Berutang Setelah Makanannya Disita Satpol PP)

Soal razia itu sendiri, Lukman secara khusus mengatakan, ada pesan yang dapat dimaknai, yakni penegakan hukum seharusnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang pendekatan represif.

"Jadi kami berharap mudah-mudahan cara-caranya lebih manusiawi sehingga tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat," ujar dia.

Lukman enggan berkomentar saat diminta tanggapan soal banyak peraturan daerah yang menjadi payung hukum razia lapak makanan selama bulan puasa. Lukman menyerahkan hal itu ke Kementerian Dalam Negeri.

Kompas TV Ibu Eni Terharu Dapat Bantuan dari Warga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com