Tari Poco-poco Atasi Politik Uang

Kapasitas Bawaslu dalam memeriksa, mengadili, hingga memutuskan sanksi administrasi juga diragukan.

Padahal, saat ini Bawaslu tidak sebatas harus berperan sebagai pemeriksa, tetapi juga harus bisa berperan sebagai penyidik, memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti, terutama mencari keterkaitan antara pelaku politik uang dan calon kepala/wakil kepala daerah.

Selain itu, anggota Bawaslu juga harus bisa berperan sebagai hakim, memberikan keputusan yang tepat berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ada.

Sementara ruang waktu yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Bawaslu tidaklah banyak, mengingat tahapan Pilkada 2017 sudah di depan mata.

"Jika kapasitas Bawaslu tidak memadai, kewenangan yang diberikan akan menjadi percuma. Kandidat yang melakukan politik uang akan sulit tersentuh sanksi administrasi," ujar Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz.

Ketua Bawaslu Muhammad menyadari tantangan yang dihadapi lembaganya tidak ringan. Namun, dia optimistis kewenangan baru itu bisa dioptimalkan oleh Bawaslu.

"Rencana pemberian kewenangan baru itu telah lama kami ketahui sehingga kami sudah mengantisipasinya dengan melaksanakan sejumlah program agar jajaran kami di daerah bisa mengoptimalkan kewenangan baru itu," paparnya.

Legalisasi suap

Selain integritas Bawaslu, tantangan lain dalam pencegahan politik uang adalah ketentuan UU Pilkada sendiri.

UU Pilkada baru memang sudah mengatur secara tegas larangan calon ataupun tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya kepada pemilih serta penyelenggara pilkada.

Namun dalam Penjelasan UU, DPR dan pemerintah justru menyepakati adanya pengecualian.

Uang makan, uang transportasi, serta hadiah yang diberikan pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah kepada para pendukung yang mengikuti kampanye terbatas tidak tergolong politik uang.

Dengan kata lain, UU justru melegalkan pemberian uang makan, uang transportasi, serta hadiah bagi peserta kampanye.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman beralasan, pemberian uang makan, uang transportasi, dan hadiah itu untuk memperlancar jalannya kampanye.

Saat ditanya, apakah uang transportasi serta hadiah yang diberikan calon atau tim kampanye tidak akan memengaruhi pemilih, Rambe Kamarul Zaman Rambe menjawab, "Ya, memang kenyataannya begitu, bagaimana?

Melihat pengaturan tentang politik uang, akhirnya seperti melihat tari poco-poco. Maju di satu sisi, tapi mundur di sisi yang lain dan akhirnya kembali ke titik yang sama. Jika demikian, sebenarnya seberapa besar keseriusan elite politik dalam mengatasi politik uang? (NTA/APA)