Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PKB, Tiga Menteri Ini Layak Diganti

Kompas.com - 09/06/2016, 12:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana perombakan atau reshuffle kabinet kembali muncul setelah Partai Golkar resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo. Namun, hingga kini belum ada kepastian dari Jokowi soal reshuffle itu.

Menurut anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, Presiden dalam beberapa waktu terakhir telah mengirimkan sinyal reshuffle kepada partai pendukung pemerintah.

Sinyal itu, kata dia, seharusnya dimaknai dengan peningkatan kualitas kerja para menteri. (baca: Jokowi: Ah, Saya Jadi Ingat "Reshuffle" Kabinet...)

Reshuffle itu hak prerogratif Presiden. Tapi harus menjadi motivasi bagi kementerian yang kinerjanya kurang,” kata Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Meski telah memberikan sinyal, masih ada menteri yang belum merespons secara positif. Salah seorang menteri yang menurut Maman kurang memahami sinyal Presiden, yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ia mengatakan, menjelang Bulan Suci Ramadhan, Presiden telah mengingatkan pentingnya ketersediaan daging. Sebab, hal itu berpengaruh terhadap stabilitas harga daging di pasaran.

(baca: Jokowi: Enggak Mungkin Harga Daging Sapi Turun dalam Satu Dua Hari)

“Pak Amran ini berkali-kali membicarakan soal harga daging, tapi bukannya itu menjadi kewenangan Mendag? Tugas Pak Amran kan menjamin ketersediaan, tapi tidak bisa memenuhi juga,” ujarnya.

Selain Mentan, menteri lain yang kinerjanya juga disoroti PKB, yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bappenas Sofyan Jalil.

(baca: Ini Kata Cak Imin soal Kelakar Jokowi tentang "Reshuffle")

“Menkeu dan Bappenas harus memikirkan bagaimana (anggaran) pendidikan Islam dipotong begitu besar tanpa ada rasionalisasi alasan,” ujarnya.

Sementara itu, meski menjadi hak prergratif Presiden, anggota Komisi VIII DPR itu meminta Jokowi segera memberi kepastian soal reshuffle. Sebab, dikhawatirkan gonjang-ganjing reshuffle itu akan semakin berdampak buruk terhadap kinerja kementerian.

Kompas TV Golkar & PAN Merapat, Kabinet Dirombak?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com