Enam Kali Rapat LRT, Jokowi Sebut "Enggak Benar"

Kompas.com - 08/06/2016, 17:46 WIB
Presiden Joko Widodo saat peletakan batu pertama proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodetabek di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (9/9/2015). KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPresiden Joko Widodo saat peletakan batu pertama proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodetabek di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (9/9/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas proyek light rail transit (LRT) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

LRT tengah dibangun di Palembang (Sumatera Selatan), Bandung (Jawa Barat), serta wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku bahwa sebenarnya dirinya tidak suka menggelar rapat ini. Sebab, rapat serupa telah enam kali dilakukan sebelumnya.

(Baca: Jokowi Minta soal LRT Rampung Hari Ini, Tak Ada Lagi Rapat)


"Ini (rapat) sudah yang keenam. Karena sudah berulang kali rapat seperti ini, enggak benar. Namun, karena masih ada yang diputuskan, ya ini harus segera saya putuskan," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan tiga hal. Pertama, Jokowi ingin agar LRT terkoneksi dengan kota di sekelilingnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu.

(Baca: Diputuskan Jokowi, Ahok-Jonan Sepakat soal LRT)

"Jika antarwilayah terhubung, itu mendorong pergerakan ekonomi agar bisa lebih efisien, menurunkan biaya logistik, biaya transportasi, sehingga sekali lagi daya saing kita menjadi lebih baik," ujar Jokowi.

Kedua, Jokowi juga menekankan soal integrasi LRT dengan moda transportasi lainnya, yakni bandar udara, stasiun kereta api, MRT, hingga terminal bus.

Ketiga, Jokowi menekankan modernisasi fasilitas sarana transportasi. Ketiga hal itu, menurut Jokowi, penting bagi masyarakat.

"Soal modernisasi ini menyangkut semuanya. Kereta api, bus, kapal laut, dan lain-lain demi kenyamanan dan keamanan penumpang," ujar Jokowi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X