Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enam Kali Rapat LRT, Jokowi Sebut "Enggak Benar"

Kompas.com - 08/06/2016, 17:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas proyek light rail transit (LRT) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

LRT tengah dibangun di Palembang (Sumatera Selatan), Bandung (Jawa Barat), serta wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku bahwa sebenarnya dirinya tidak suka menggelar rapat ini. Sebab, rapat serupa telah enam kali dilakukan sebelumnya.

(Baca: Jokowi Minta soal LRT Rampung Hari Ini, Tak Ada Lagi Rapat)

"Ini (rapat) sudah yang keenam. Karena sudah berulang kali rapat seperti ini, enggak benar. Namun, karena masih ada yang diputuskan, ya ini harus segera saya putuskan," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan tiga hal. Pertama, Jokowi ingin agar LRT terkoneksi dengan kota di sekelilingnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu.

(Baca: Diputuskan Jokowi, Ahok-Jonan Sepakat soal LRT)

"Jika antarwilayah terhubung, itu mendorong pergerakan ekonomi agar bisa lebih efisien, menurunkan biaya logistik, biaya transportasi, sehingga sekali lagi daya saing kita menjadi lebih baik," ujar Jokowi.

Kedua, Jokowi juga menekankan soal integrasi LRT dengan moda transportasi lainnya, yakni bandar udara, stasiun kereta api, MRT, hingga terminal bus.

Ketiga, Jokowi menekankan modernisasi fasilitas sarana transportasi. Ketiga hal itu, menurut Jokowi, penting bagi masyarakat.

"Soal modernisasi ini menyangkut semuanya. Kereta api, bus, kapal laut, dan lain-lain demi kenyamanan dan keamanan penumpang," ujar Jokowi.

Kompas TV Apa Tujuan Pembangunan LRT?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com