Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Diusir, Perempuan dan Anak Eks Gafatar Mendapat Tindak Kekerasan

Kompas.com - 08/06/2016, 17:15 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak saat pengungsian besar-besaran warga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Kalimantan pada awal Januari 2016 lalu.

Menurut pengacara publik dari LBH Jakarta, Pratiwi Febry, setidaknya perempuan dan anak-anak yang terstigma sebagai mantan anggota Gafatar mengalami kekerasan dalam sejumlah fase.

Sejumlah fase itu adalah saat sebelum pengusiran, saat pengusiran atau evakuasi paksa, saat di penampungan di Kalimantan, proses pemulangan ke Jawa, saat penampungan di daerah asal, dan saat pemulangan ke daerah asal.

"Setelah pengusiran, banyak warga yang melapor kepada kami. Kemudian dari pengakuan mereka, kami mendapat fakta ada kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak saat diusir atau dievakuasi secara paksa," ujar Pratiwi saat memberikan keterangan di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

(Baca: Ada 12 Wilayah yang Diklaim Bagian dari Negara Bentukan Gafatar)

Pratiwi menuturkan, sebelum pengusiran dilakukan, ada peringatan dan ancaman oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka mendatangi setiap rumah warga yang merupakan mantan anggota Gafatar, mengusir mereka, dan melontarkan kalimat ancaman.

Saat evakuasi, terjadi pembakaran oleh kelompok orang tak dikenal terhadap aset yang dimiliki warga mantan anggota Gafatar, seperti rumah, mobil, dan motor. Namun, kata Pratiwi, aksi tersebut tidak dicegah oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Kemudian, para warga mantan anggota Gafatar itu, termasuk perempuan dan anak-anak, dibawa dengan mobil terbuka sehingga warga merasa sedang dipertontonkan.

(Baca: Tahan "Nabi" Gafatar, Polri Sita Barang Bukti Kitab Campuran)

"Warga di Desa Pasir Mempawah, misalnya, dibawa dengan dump truck menuju Pontianak dalam kondisi hujan. Warga, termasuk perempuan dan anak, tidak diberi makan sampai kedatangan mereka di Pontianak menjelang tengah malam setelah pendataan di pengungsian," ungkap Pratiwi.

Setelah diungsikan, mereka pun sempat tinggal di tempat penampungan di Kalimantan. Mereka ditempatkan di ruangan terbuka, tidur dengan alas seadanya, dan diawasi oleh aparat bersenjata lengkap.

Kondisi penampungan buruk dengan fasilitas sanitasi dan MCK yang sangat minim. Mereka diberi makanan yang tidak sehat berupa mi instan dan sarden selama 2 minggu.

Selain itu, mereka juga tidak disediakan barang pribadi, seperti pembalut untuk perempuan dan makanan khusus untuk anak-anak balita.

(Baca: Liku-liku Eks Anggota Gafatar Mencari Izin untuk Mendapatkan Tempat Tinggal)

Tidak jarang, mereka mengalami kekerasan fisik dan psikologis dari aparat yang membentak-bentak.

Halaman:


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com