Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Wasekjen PDI-P, Kalau Mau Bertobat, Ahok Bisa Diusung

Kompas.com - 07/06/2016, 14:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, sulit bagi pihaknya untuk memberikan dukungan kepada petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub DKI 2017, apabila masih ingin mencalonkan diri melalui jalur perorangan.

Meskipun, secara teoritis pemberian dukungan itu masih dimungkinkan.

Menurut dia, ada perbedaan mahzab antara yang dianut Ahok dan PDI-P. Jalur perorangan yang saat ini tengah ditempuh Ahok merupakan mahzab individu.

Sementara, dalam pelaksanaan pilkada, PDI Perjuangan mengusung mahzab gotong royong.

“Kalau kemudian Ahok mau mengubah sendiri jalurnya, mau bertobat dari jalur perorangan masuk ke jalur parpol (PDI Perjuangan akan dukung),” kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

(baca: Minta Ahok "Balik Kandang", PDI-P Dianggap Tak Mampu Temukan Pesaing)

Kendati demikian, ada mekanisme yang harus tetap dilalui Ahok jika ingin mendapat dukungan itu, yakni pendaftaran, verifikasi, dan penyaringan.

Selain itu, Ahok juga harus bersedia menerima bakal calon wakil gubernur yang akan dipasangkan dengannya oleh PDI Perjuangan.

“Ada Pak Djarot, ada Pak Boy,” ujarnya.

Politisi PDI-P Aria Bima sebelumnya juga mengimbau Ahok untuk maju pilgub lewat jalur partai politik. Aria mengapresiasi kinerja Ahok selama memimpin Jakarta.

(Baca: Aria Bima: Ahok, Kembalilah ke Kandangmu...)

"Ahok, kembalilah ke 'kandang'-mu. Terserah mau balik ke Gerindra atau PDI-P, tetapi tetap balik partai, jangan independen," kata Aria saat dihubungi.

Sebaliknya, Ahok menyatakan, jumlah data KTP yang dikumpulkan "Teman Ahok" akan mencapai 1 juta pada 20 Juni ini.

(baca: Ahok: Tanggal 20 Juni, Data KTP Sudah Mencapai 1 Juta)

Informasi itu diungkapkannya untuk menanggapi berbagai gosip yang menyebutkan bahwa ia akan batal maju melalui jalur independen.

"Wong sudah ngumpulin 1 juta. Mau dibatalin gimana? Katanya tanggal 20 (Juni) ini bisa sejuta," ujar Ahok.

Atas dasar itu, Ahok menegaskan bahwa ia masih berusaha agar bisa maju melalui jalur independen. Ia juga menegaskan, orang yang akan digandengnya sebagai pasangan tetap yang ada saat ini, yakni Heru Budi Hartono.

"Nanti akan diverifikasi. Walaupun diverifikasi ada kemungkinan gagal, ya kami jalan terus saja," kata Ahok.

Kompas TV Beredar Spanduk Duet Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com