Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Tokoh Hadiri Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Tugu Proklamasi

Kompas.com - 01/06/2016, 21:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016) malam.

Kegiatan bertajuk "Indonesia Bersyukur" ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno yang selalu dirayakan setiap tahunnya.

Beberapa tokoh yang hadir di antaranya presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Hadir juga Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum Presidium Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan Ketua Umum FKPPI Hans Silalahi.

Dalam sambutannya, Hans mengatakan, Pancasila merupakan warisan luhur hasil karya para pendiri bangsa yang digunakan sebagai alat pemersatu bangsa.

Namun, dalam perkembangannya, tak jarang nilai-nilai luhur Pancasila itu justru dikhianati oleh bangsa sendiri.

"Untuk itu sudah menjadi tugas kita untuk membumikan dan merasionalisasi kembali nilai-nilai Pancasila," kata Hans.

Sementara itu, Mahfud MD bersyukur Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan presiden yang menyatakan bahwa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Keppres itu ditandatangani hari ini di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai ideologi, ia menambahkan, Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan bangsa. Hal itu telah terbukti sejak jaman kemerdekaan hingga saat ini.

"Persatuan itu meliputi 17.504 pulau, 1.330 suku bangsa dan 3.336 bahasa daerah. Kita bisa bersatu dan rukun," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com