Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Dilantik, Kapolda Pertama Sulbar Tak Tahu di Mana Kantornya

Kompas.com - 31/05/2016, 14:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Brigjen (Pol) Lukman Wahyu Hariyanto ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Lukman tercatat sebagai Kapolda pertama di daerah itu. Sebelumnya, wilayah Sulawesi Barat menjadi satu di bawah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.

Ia mengaku belum mengetahui seluk-beluk daerah itu, termasuk lokasi kantornya.

"Saya saja belum tahu. Yang jelas sudah ada (kantornya), anggaran sudah ada, saya tinggal datang," ujar Lukman saat ditanya lokasi Mapolda Sulbar, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Polri membentuk Polda baru di Sulbar yang merupakan pecahan dari Polda Sulawesi Selatan dan Barat.

Lukman sebelumnya merupakan Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Saat ditanya soal potensi kerawanan daerah tersebut, Lukman juga mengaku belum mengetahui gambarannya.

"Antisipasi apa? Wilayahnya saja saya belum tahu. Kerja saja belum, ketemu masyarakat saja belum," kata Lukman. 

Ia mengatakan akan mendatangi tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk berbagi informasi soal Sulbar.

Lukman berharap, melalui komunikasi dengan masyarakat maka potensi kerawanan akan mudah dipetakan dan dilakukan antisipasi.

"Kami minta harapan masyarakat mau diapain polisi sini. Saya berharap dapat diterima dan dapat mengawal kebijakan setempat," kata Lukman.

"Yang penting kami pelopor. Perintah apa pun, kami kerja," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com