JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mendukung rencana purnawirawan TNI untuk menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1 dan 2 Juni 2016.
Simposium melawan PKI ini dinilai sebagai tandingan Simposium Tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar pemerintah.
"Saya sih mendukung yang dilakukan oleh pihak tentara supaya meluruskan. Kalau ada tiga, ada empat (simposium tandingan), saya kira boleh-boleh saja," kata Fadli di DPP Gerindra, Sabtu (28/5/2016).
Para pensiunan TNI menganggap simposium sebelumnya tidak mengakomodasi semua pihak sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.
Menurut Fadli, simposium tandingan berguna untuk komparasi sejarah yang terjadi pada masa lalu. Simposium tandingan juga dapat mewujudkan adanya kebebasan berekspresi.
"Semakin banyak yang melakukan dan ada komparasi saya kira sah-sah saja. Untuk melakukan freedom of expression," ucap Fadli.
Sebelumnya, Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah.
"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," ujarnya.
Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965. Namun, juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.