Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Harus Perbaiki Hubungan dengan Ahok jika Serius Mengusungnya pada Pilgub 2017

Kompas.com - 24/05/2016, 12:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda menilai, keretakan hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat mungkin untuk diselesaikan.

Hubungan Basuki alias Ahok dengan PDI-P tak seharmonis sebelumnya setelah ia memutuskan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen.

Komunitas Teman Ahok menjadi basis pendukung Ahok. Upayanya ini dianggap PDI-P sebagai bentuk deparpolisasi.

(Baca: Peluang PDI-P Usung Ahok Dinilai Cukup Besar)

Hanta mengatakan, PDI-P harus memperbaiki hubungannya dengan Ahok jika serius mengusungnya dalam Pilgub DKI 2017.

"Menurut saya, keretakan hubungan antara PDI-P dengan Ahok bisa selesai karena Megawati (Soekarnoputri) selaku Ketua Umum PDI-P tidak memiliki sentimen yang tinggi kepada Ahok," ujar Hanta saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2016).

Hanta mengatakan, sentimen Megawati terhadap Ahok berbeda dengan sentimen terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau sama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Megawati sudah benar-benar susah peluangnya untuk menjalin komunikasi karena keduanya untuk diajak bertemu pun hampir tak mungkin. Tapi kalau dengan Ahok beda. Megawati masih bisa menerima Ahok karena sentimennya beda," lanjut Hanta.

Selama ini, kata Hanta, baik PDI-P maupun Ahok menyadari nilai pentingnya masing-masing. Hal ini membuat komunikasi di antara keduanya dengan sendirinya terbangun.

"Jika PDI-P masih menggunakan kalkulasi politik realistisnya, mereka tak bisa terlalu keras mengkritik Ahok karena bagaimanapun juga mereka ikut mengusung Ahok di Pilgub DKI 2012. Kalau mereka terlalu keras mengkritik Ahok malah jadi preseden buruk bagi mereka," papar Hanta.

Ahok, dalam beberapa pernyataannya, mengatakan, meski maju lewat jalur perseorangan, dia yakin partai politik tidak bisa menjegalnya.

Ia mengaku sudah terbiasa berselisih paham dengan partai politik dan dia tetap bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.

Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menanggapi pernyataan Ahok tersebut sebagai upaya deparpolisasi.

Indikator itu, kata dia, adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

Hal ini disampaikan Prasetio dalam menanggapi langkah relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok".

Menurut Prasetio, PDI-P akan melawan upaya deparpolisasi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com