Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tarif Pajak, Kalla Sebut Indonesia Bukan "Surga" dan "Neraka"

Kompas.com - 23/05/2016, 18:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia termasuk negara yang tidak menerapkan pajak tinggi, tetapi juga tidak rendah.

"Kalau Indonesia saya kira di tengah-tengah. Bukan surga, bukan neraka juga," ujar Kalla dalam acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 13th Asia Pasific Tax Forum di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/5/2106).

"Tarif kita tidak seperti Singapura, tidak setinggi negara-negara di Skandinavia atau Amerika Serikat," lanjut dia.

Kalla meminta penerimaan pajak ditingkatkan sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandar udara hingga bendungan untuk sawah rakyat.

"Riwayat Romawi kuno mengatakan, negara yang kuat itu butuh tentara. Tentara yang kuat itu butuh kuda. Untuk membiayai serdadu dan kuda, harus ada yang bayar. Ya lewat pajak itulah," ujar Kalla.

Meski demikian, ia menolak jika Indonesia menerapkan pajak yang tinggi karena akan menghambat investasi.

Kalla menyebutkan, yang dibutuhkan adalah keseimbangan formulasi antara pajak dan bisnis.

"Jadi pada dasarnya, formula pajak adalah bagaimana membuat keseimbangan," ujar Kalla.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Kalla meminta Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki sistem informasi wajib pajak.

Pemerintah harus mengetahui siapa yang belum dan sudah membayar pajak.

"Dengan itulah, pemerintah, kantor pajak, dapat mengatur pajak dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi pertumbuhan yang adil. Tanpa informasi, tidak bisa menciptakan pertumbuhan yang adil," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com