JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia termasuk negara yang tidak menerapkan pajak tinggi, tetapi juga tidak rendah.
"Kalau Indonesia saya kira di tengah-tengah. Bukan surga, bukan neraka juga," ujar Kalla dalam acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 13th Asia Pasific Tax Forum di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/5/2106).
"Tarif kita tidak seperti Singapura, tidak setinggi negara-negara di Skandinavia atau Amerika Serikat," lanjut dia.
Kalla meminta penerimaan pajak ditingkatkan sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandar udara hingga bendungan untuk sawah rakyat.
"Riwayat Romawi kuno mengatakan, negara yang kuat itu butuh tentara. Tentara yang kuat itu butuh kuda. Untuk membiayai serdadu dan kuda, harus ada yang bayar. Ya lewat pajak itulah," ujar Kalla.
Meski demikian, ia menolak jika Indonesia menerapkan pajak yang tinggi karena akan menghambat investasi.
Kalla menyebutkan, yang dibutuhkan adalah keseimbangan formulasi antara pajak dan bisnis.
"Jadi pada dasarnya, formula pajak adalah bagaimana membuat keseimbangan," ujar Kalla.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Kalla meminta Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki sistem informasi wajib pajak.
Pemerintah harus mengetahui siapa yang belum dan sudah membayar pajak.
"Dengan itulah, pemerintah, kantor pajak, dapat mengatur pajak dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi pertumbuhan yang adil. Tanpa informasi, tidak bisa menciptakan pertumbuhan yang adil," ujar Kalla.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.