Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicopot dari Pangkostrad, Prabowo Temui Habibie dan Berdebat Panas di Istana

Kompas.com - 23/05/2016, 13:30 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bacharuddin Jusuf Habibie membuat keputusan besar dengan mencopot Letjen Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998, sehari setelah dilantik menjadi presiden.

Keputusan besar itu diambil Habibie setelah mendengar laporan Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengenai pergerakan pasukan Kostrad secara besar-besaran dari luar kota menuju Jakarta.

Selain itu, sebagian di antara pasukan itu disebut telah "mengepung" kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Kepresidenan.

(Baca: Kisah "Pengepungan" Rumah Habibie dan Dicopotnya Prabowo dari Jabatan Pangkostrad)

Setelah memutuskan pencopotan Prabowo yang digantikan sementara oleh Letjen Johny Lumintang, Habibie mendapat laporan bahwa Prabowo ingin bertemu.

Habibie mengaku menyimpan kekhawatiran saat menantu presiden kedua RI Soeharto itu ingin bertemu.

"Bagaimana sikap dan tanggapan Pak Harto mengenai kebijakan saya menghentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad? Apakah Beliau tersinggung dan menugaskan menantunya untuk bertemu saya," tulis Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006).

Hal lain yang mengganggu pikiran Habibie adalah jika Prabowo membawa senjata. Menurut peraturan, siapa pun yang menghadap Presiden memang tidak diizinkan membawa senjata.

"Tentunya itu berlaku untuk Panglima Kostrad. Namun bagaimana halnya dengan menantu Pak Harto? Apakah Prabowo juga akan diperiksa? Apakah pengawal itu berani?" tulis Habibie.

Habibie juga berpikir, bisa saja dia menolak Prabowo. Namun, Prabowo tetap dianggap perlu didengar pendapatnya. Sebab, dialog dianggap Habibie sebagai proses untuk saling mengerti dan memahami.

Pertemuan pun dilakukan pada 23 Mei 1998. Habibie mengungkap bahwa obrolan mereka dilakukan dalam bahasa Inggris, sebagaimana biasa ketika mereka bertemu. Dialog itu pun berlangung cukup panas.

"Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," demikian ucapan Prabowo, seperti yang diungkap Habibie.

Habibie pun menjawab bahwa dia tidak memecat Prabowo, melainkan mengganti jabatannya. Setelah mencopot dari jabatan Pangkostrad, Prabowo memang ditempatkan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.

Namun, Prabowo menanyakan alasan pencopotan itu. Ketika itu Habibie pun menjawab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, yaitu kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka.

Prabowo pun memberikan penjelasan. "Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden," ujar Prabowo.

Setelah itu, Habibie menyanggah. Dia menyebut bahwa mengamankan presiden bukan tugas Pangkostrad, melainkan Pasukan Pengamanan Presiden. Lagipula, gerakan Pangkostrad dilakukan tanpa sepengetahuan Panglima ABRI.

"Presiden apa Anda? Anda naif!" jawab Prabowo saat itu.

"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang memprihatinkan," balas Habibie.

Melihat respons Habibie yang tetap keras, Prabowo kemudian meminta tetap diizinkan memegang Kostrad.

"Atas nama ayah saya Profesor Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad," ujar Prabowo.

Soemitro dan Soeharto memang dua nama yang selama ini dihormati oleh Habibie. Namun, Habibie tetap menolak.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com