Pro-Kontra Mengalir, Gelar Pahlawan untuk Soeharto Perlu Dipertimbangkan Lagi

Kompas.com - 21/05/2016, 15:33 WIB
Jenderal TNI (Purn) Soeharto mengucapkan sumpah jabatan usai terpilih kembali menjadi Presiden RI periode 1993-1998, di Jakarta, Kamis (11/3/1995). (ARSIP FOTO) KOMPAS / JULIAN SIHJenderal TNI (Purn) Soeharto mengucapkan sumpah jabatan usai terpilih kembali menjadi Presiden RI periode 1993-1998, di Jakarta, Kamis (11/3/1995).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden RI, Soeharto, perlu ditelaah secara baik dan profesional.

Hal tersebut menyusul santernya pro dan kontra di masyarakat terkait layak atau tidaknya Soeharto mendapatkan gelar tersebut. Menurut Ramadhan, bentuk apresiasi jasa Soeharto sebagai Presiden RI tak melulu harus lewat pemberian gelar pahlawan.

"Kalau kita lihat, tanpa gelar pahlawan pun, penghormatan terhadap mantan presiden kita juga tidak berkurang," kata Ramadhan seusai acara diskusi di bilangan Tebet, Jakarta, Sabtu (21/5/2016).

Ia menambahkan, jangan sampai masalah ini menjadikan keluarga Soeharto justru tak senang karena gencarnya pro dan kontra di masyarakat terkait usulan pemberian gelar tersebut.

Ramadhan juga meminta agar masyarakat, meskipun ada yang berada di pihak kontra, tak lantas melihat wacana pemberian gelar ini berdasarkan dendam masa lalu.

Kalaupun ada beban masa lalu yang masih belum terselesaikan, kata dia, maka itu bukanlah kesalahan tunggal Soeharto melainkan kesalahan pembantu-pembantunya.

"Daripada menghabiskan energi, sangat arif dan bijak kalau kita lihat ke depan. Kita berikan penghargaan yang wajar," ujarnya.

Usulan menjadikan Soeharto pahlawan muncul dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya, awal pekan lalu. Namun, politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, menilai, usulan menjadikan Soeharto pahlawan nasional terganjal oleh Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/1998.

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluaga, dan kroninya maupun pihak-swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia," demikian yang dinyatakan dalam pasal itu.

 Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

Nasional
RS Wisma Atlet Rawat 544 Pasien Positif Covid-19 dan Seorang PDP

RS Wisma Atlet Rawat 544 Pasien Positif Covid-19 dan Seorang PDP

Nasional
Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X