Usulan Pemilu Serentak Dibagi 2 Tahap Dianggap Sulit Diimplementasikan

Kompas.com - 20/05/2016, 19:40 WIB
Anggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo. KOMPAS.com/Abba GabrillinAnggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai, usulan yang disampaikan Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) agar pemilu serentak dibagi dalam dua tahap dengan jeda 2,5 tahun tak mudah diimplementasikan.

Perludem mengusulkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda 2,5 tahun. Pemilu lokasi digelar setelah 2,5 tahun dilaksanakannya pemilu nasional.

Pemilu nasional adalah pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden; DPR; dan DPD. Sedangkan pemilu lokal adalah pemilihan untuk DPRD provinisi, DPRD kabupaten/kota, dan gubernur, bupati/wali kota.

(Baca: Perludem Usul Pemilu Serentak 2019 Dibagi Dua Tahap dengan Jeda 2,5 Tahun)

Arif berpendapat, pemilu nasional dan pemilu lokal lebih baik dilaksanakan pada tahun yang sama dengan waktu penyelenggaraan terpisah. 

"Memisahkan sistem nasional dan lokal saya setuju saja. Tetapi kalau pemilu lokal dilaksanakan 2,5 tahun setelah pemilu nasional nanti jadi masalah di penerapannya," kata Arif saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (20/5/2016).

Pendapatnya itu karena pertimbangan bahwa pembangunan yang dicanangkan antara presiden dan kepala daerah akan terpisahkan.

"Kan 2,5 tahun kepala daerahnya terpilih, presidennya ganti. Saat berganti Presiden harusnya ganti RPJMN dan RPJMD nya juga donk, masa RPJMD diganti-ganti," ujar Arif.

Selain itu, kata dia, akan terjadi pemborosan dari biaya dan energi. Negara akan hanya terfokus pada pelaksanaan pemilu.

Menurut Arif, pelaksanaan pemilu bukan hanya sehari masa pencoblosan.

"Nyoblosnya sih sebentar tapi tahapan dan pasca pemilu itu yang panjang. Baru selesai pemilu sudah ngurusin persiapan pemilu lokal (pilkada serentak)," katanya.

Sementara, jika pemilu nasional dan lokal dilaksanakan pada tahun yang sama, hiruk pikuk pasca pemilu diperkirakan akan selesai selama 2 tahun. 

"Konsep 2,5 tahun memang terlihat indah. Tapi repot diimplementasikan, belum urusan pembangunan, biaya pemilu, dan energi untuk perlaksanaan dan masalah-masalah pasca pemilu," kata Arif.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

Nasional
Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Nasional
Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Nasional
23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

Nasional
Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X