Usulan Pemilu Serentak Dibagi 2 Tahap Dianggap Sulit Diimplementasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai, usulan yang disampaikan Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) agar pemilu serentak dibagi dalam dua tahap dengan jeda 2,5 tahun tak mudah diimplementasikan.

Perludem mengusulkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda 2,5 tahun. Pemilu lokasi digelar setelah 2,5 tahun dilaksanakannya pemilu nasional.

Pemilu nasional adalah pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden; DPR; dan DPD. Sedangkan pemilu lokal adalah pemilihan untuk DPRD provinisi, DPRD kabupaten/kota, dan gubernur, bupati/wali kota.

(Baca: Perludem Usul Pemilu Serentak 2019 Dibagi Dua Tahap dengan Jeda 2,5 Tahun)

Arif berpendapat, pemilu nasional dan pemilu lokal lebih baik dilaksanakan pada tahun yang sama dengan waktu penyelenggaraan terpisah. 

"Memisahkan sistem nasional dan lokal saya setuju saja. Tetapi kalau pemilu lokal dilaksanakan 2,5 tahun setelah pemilu nasional nanti jadi masalah di penerapannya," kata Arif saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (20/5/2016).

Pendapatnya itu karena pertimbangan bahwa pembangunan yang dicanangkan antara presiden dan kepala daerah akan terpisahkan.

"Kan 2,5 tahun kepala daerahnya terpilih, presidennya ganti. Saat berganti Presiden harusnya ganti RPJMN dan RPJMD nya juga donk, masa RPJMD diganti-ganti," ujar Arif.

Selain itu, kata dia, akan terjadi pemborosan dari biaya dan energi. Negara akan hanya terfokus pada pelaksanaan pemilu.

Menurut Arif, pelaksanaan pemilu bukan hanya sehari masa pencoblosan.

"Nyoblosnya sih sebentar tapi tahapan dan pasca pemilu itu yang panjang. Baru selesai pemilu sudah ngurusin persiapan pemilu lokal (pilkada serentak)," katanya.

Sementara, jika pemilu nasional dan lokal dilaksanakan pada tahun yang sama, hiruk pikuk pasca pemilu diperkirakan akan selesai selama 2 tahun. 

"Konsep 2,5 tahun memang terlihat indah. Tapi repot diimplementasikan, belum urusan pembangunan, biaya pemilu, dan energi untuk perlaksanaan dan masalah-masalah pasca pemilu," kata Arif.