Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soeharto Diturunkan oleh Rakyat, Gelar Pahlawan untuknya Dinilai Tak Masuk Akal

Kompas.com - 20/05/2016, 11:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis reformasi 1998, Muhammad Syafi' Ali atau yang biasa disapa Savic Ali, menilai presiden kedua RI, Soeharto, tidak layak diberi gelar pahlawan.

Savic mengingatkan bahwa pada saat era reformasi bergulir pada bulan Mei 1998, Soeharto dipaksa turun dari kekuasaan oleh rakyatnya sendiri.

"Bagaimana sebuah kekuasaan yang ditolak oleh rakyat, bahkan diturunkan oleh rakyat, dijadikan pahlawan. Itu tidak masuk akal," ujar Savic Ali saat ditemui di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Savic tidak menampik anggapan bahwa Soeharto mewariskan beberapa hal baik selama berkuasa 32 tahun, seperti dalam sektor pembangunan.

Namun, Savic melihat hal itu merupakan sebuah kewajaran. Sebab, Soeharto adalah seorang Presiden yang mengelola uang rakyat, dari rakyat, untuk rakyat dalam bentuk pembangunan.

"Bahwa ada hal baik, iya. Karena dia pemerintah, pemerintah kan menguasai uang rakyat dari pajak," kata Savic.

"Itu sudah semestinya. Hal yang wajar karena dia bertindak sebagai negara," ujarnya.

Savic menuturkan, pemerintah perlu mengingat pada masa kepemimpinan Soeharto ada banyak persoalan yang belum selesai hingga saat ini.

Menurut dia, kekuasan Soeharto telah memberi pengalaman traumatik kepada masyarakat dengan bertindak represif.

Contohnya sepanjang pergolakan reformasi 1998, ada banyak mahasiswa yang tewas ditembak oleh aparat keamanan yang saat itu menangani demonstrasi.

Belum lagi, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang membelit Soeharto serta kroni-kroninya.

"Absurd kalau Soeharto sampai diberi gelar pahlawan nasional. Logika politik dari mana?" tutur Savic.

"Kalau Logika seperti itu, Golkar malah ingin menobatkan Belanda menjadi pahlawan gara-gara mewariskan rel kereta api, rumah-rumah yang bagus dan kawasan Menteng yang tertata rapi," kata dia.

Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang berakhir Senin kemarin, Partai Golkar secara resmi menyatakan akan mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

(Baca: Munaslub Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional)

"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, Munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional," kata Aburizal Bakrie, saat masih menjabat ketua umum Partai Golkar, akhir pekan lalu.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com