Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Golkar Diberi Kursi Menteri, Hanura Minta Sudirman dan Rizal Ramli Dicopot

Kompas.com - 18/05/2016, 15:40 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan membuat isu perombakan kabinet kembali bergulir.

Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana, menuturkan, Presiden Joko Widodo perlu mengakomodasi Golkar dengan memberikan jatah kursi menteri.

Namun, menurut dia, pemberian jatah kursi menteri tersebut tak dengan mengurangi jatah kursi menteri dari partai politik. Jokowi disarankan mengurangi menteri dari kalangan profesional yang kerap membuat gaduh.

Dadang menambahkan, menteri-menteri yang kerap membuat gaduh kabinet perlu dicopot agar tak selalu mengundang kegaduhan. (Baca: Hanura Tak Ingin Kursi Menterinya Dikurangi untuk Golkar)

"Itu kan membuat terkuras, tenaga dan pikiran," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Saat ditanyakan siapa sosok menteri yang kerap mengundang kegaduhan dan layak dicopot, Dadang menyebut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

"SS, RR, menurut saya salah satunya. Mereka kalau dibiarkan bersama sampai kapan pun akan seperti itu (gaduh)," tutur Dadang.

"Jadi, salah satunya mesti dikorbankan," lanjut dia.

Partai Golkar kembali menegaskan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Munaslub Golkar. (Baca: Presiden Jokowi dan Kabinet Gaduh)

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.

(Baca: Aburizal: Tidak Pernah Sepatah Kata Pun Bicara Golkar Masuk Kabinet)

Sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.

Hingga saat ini, Presiden tidak memberi kepastian akan ada atau tidak reshuffle kabinet jilid II. Namun, Golkar sebenarnya sudah memiliki wakil di kabinet, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam.

Kompas TV Urgensi Rombak Kabinet Jilid II-Satu Meja Eps 137 Bagian 2

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com