Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lepas Jabatan Ketum, Aburizal Siap Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

Kompas.com - 16/05/2016, 16:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aburizal Bakrie berterimakasih kepada peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang mengusulkannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

"Saya ucapkan terima kasih dan kesiapan saya atas penghargaan yang diberikan," kata Aburizal saat berpidato dalam rapat paripurna Munaslub Golkar, di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5/2016).

Pantauan Kompas.com, saat penyampaian pandangan umum, mayoritas Dewan Pimpinan Daerah Golkar serta ormas Golkar memang merekomendasikan agar Aburizal menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

(baca: Aburizal Resmi Lepas Jabatan Ketum Golkar)

Aturan lebih jauh mengenai kewenangan Dewan Pembina ini akan dibahas dalam rapat Komisi Munaslub.

"Saya menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme yang berlaku. Saya tidak akan meninggalkan kalian," kata Aburizal.

Saat ini, Golkar tidak mempunyai struktur Dewan Pembina. Struktur Dewan Pembina ini ada di era orde baru dimana Soeharto didapuk sebagai ketuanya.

Setelah orde baru, Golkar mengganti struktur Dewan Pembina menjadi Dewan Pertimbangan sekaligus mengurangi kewenangannya yang dianggap terlalu besar.

Keinginan Aburizal menjabat Ketua Dewan Pembina sudah disampaikan sejak Januari 2016 atau ketika menyatakan tidak akan maju sebagai calon Ketum dalam Munaslub.

(baca: Aburizal Bakrie Bersedia jika Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pertimbangan)

Hal itu, kata dia, tergantung kesepakatan pengurus Golkar yang baru. Tidak menutup kemungkinan adanya rencana untuk memperluas kewenangan posisi Ketua Dewan Pertimbangan.

Menurut dia, perluasan kewenangan ini bisa dibicarakan dan diputuskan dalam munaslub sebagai bagian dari revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

(baca: Akbar Tandjung Pertanyakan Wacana Bangkitnya Dewan Pembina)

Dalam pembicaraan sebelumnya, jabatan tersebut akan mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan penting.

Selama ini, Ketua Dewan Pertimbangan hanya berhak memberikan masukan. Namun, masukan itu tidak mengikat, bisa diterima atau ditolak oleh DPP.

Kompas TV "Voting" Tertutup, Azis: Itu Aturan RT Golkar!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com