KPK Akan Usut Kunker Fiktif Anggota DPR Setelah Terima Hasil Audit BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kunjungan kerja fiktif anggota DPR. Namun, hingga kini KPK belum menerima hasil audit BPK tersebut.

"Belum terima hasil auditnya, kita tunggu saja," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan melalui pesan singkat, Jumat (13/5/2016).

Basaria memastikan, KPK akan melakukan kajian setelah mendapat hasil audit BPK.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto sebelumnya meminta KPK mengusut temuan BPK bahwa ada potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

(Baca: KPK Diminta Selidiki Kunker Anggota DPR yang Berpotensi Rugikan Negara Rp 900 M)

"Fitra mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum," kata Yenny.

Adanya potensi kerugian negara dalam kunker perseorangan anggota DPR ini kali pertama disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR Hendrawan Supratikno.

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker ke tenaga ahli. Foto kegiatan yang sama sering digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.