Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Krishna Murti Sebut Polisi AS Lebih Bodoh, Ini Reaksi Kapolri

Kompas.com - 13/05/2016, 14:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, penindakan hukum di Indonesia dengan negara lain tidak bisa disamakan.

Hal tersebut menyusul pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti yang menyebut kepolisian Amerika Serikat lebih bodoh dibandingkan Polri karena mengungkap kejahatan menggunakan teknologi.

"Sangat tergantung dari manusianya, dari kebiasaannya, jadi kan tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Kita dihadapkan pada komunitas masyarakat yang budayanya berbeda, pasti juga pendekatannya berbeda," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Badrodin mengatakan, yang terpenting adalah menegakkan hukum secara modern dari segi strategi, bukan sekadar alatnya. Kalau mengandalkan alat, kata dia, itu bergantung pada keuangan masing-masing negara.

Ia pun menegaskan bahwa pernyataan Krishna tidak mewakili institusi Polri.

"Itu pribadi, ya," kata Badrodin.

(Baca: Krishna Murti: Sebenarnya Polisi Amerika Itu Lebih Bodoh dari Polisi Indonesia)

Krishna menyebut kepolisian Amerika Serikat lebih bodoh bila dibandingkan dengan Polri dalam tayangan Line Cast "Fighting crime with Krishna Murti" yang diunggah di akun ofisial Line Indonesia, Kamis (12/5/2016) malam.

"Jadi, sebenarnya, polisi Amerika itu lebih bodoh dari polisi Indonesia. Mereka mengandalkan teknologi. Indonesia tanpa teknologi bisa menangkap banyak," ujar Krishna.

Krishna mengatakan, potensi penangkapan para pelaku kejahatan di Amerika lebih tinggi dengan adanya sistem sidik jari yang terintegrasi dengan akun tabungan, catatan perjalanan seseorang, dan lainnya.

"Kalau di Indonesia mau masuk mal diperiksa kan? Di sana enggak diperiksa karena potensi mereka (yang berpotensi melakukan kriminalitas) ketangkap lebih tinggi karena sistem ya," kata dia.

Oleh karena itu, kata Krishna, untuk mengantisipasi kriminalitas yang terjadi, Indonesia harus meningkatkan pertahanan negara.

"Pelajaran besarnya adalah bagaimana kita mengelola kota ini, negara ini, supaya jangan mengandalkan pada keberuntungan, 'Untung ada polisi, untung ketangkap'. Kalau mau aman jangan mengandalkan ke bejo (keberuntungan), ke pihak lain, polisi, tetapi negara ini mengandalkan pada pertahanan yang kuat," ucap Krishna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com