Tidak ada lagi sekretariat yang bisa disumbangkan oleh massa partai secara sukarela. Pun mungkin tak ada lagi kader yang mau menjaga aset dan mengelola kantor secara cuma-cuma. Partai harus membayar sewa dan operasional kantor, pegawai, konsultan, dan membiayai kampanye (Farrell and Webb 2000, dalam Mietzner 2007, p. 253).
Dengan perkembangan kampanye melalui media, maka biaya kampanye juga semakin membengkak.
Dalam artikelnya, Mietzner (2007, p. 254), membuat simulasi bagaimana perbandingan biaya kampanye PDI-P dan subsidi negara yang mereka terima. Pada Pemilu 1999, PDI-P mengeluarkan biaya kampanye sekitar 60 milyar rupiah, sementara subsidi negara sekitar 30 milyar rupiah, yang berarti sekitar setengah biaya kampanye mereka tertutupi dari subsidi negara.
Pada Pemilu berikutnya (2004), biaya kampanye PDIP melonjak sampai lebih dari 200 milyar rupiah, sementara subsidi negara hanya sekitar 2 sampai 4 milyar rupiah saja.
Ada persoalan finansial yang cukup besar yang dihadapi partai-partai politik sekarang ini. Salah satu yang menjelaskan kenapa partai-partai baru susah muncul dan mapan adalah karena persoalan finansial ini.
Karena itu, partai kemudian mengatasi persoalan finansial ini dengan pelbagai cara, misalnya menaikkan iuran anggota partai yang duduk di lembaga pemerintahan dan legislatif. Partai juga acapkali menjual kursi pencalonan pada semua level pemerintahan. Bahkan mereka membentuk badan usaha milik partai sendiri.
Dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, ada sejumlah kasus yang mengindikasikan keterlibatan elite-elite partai untuk meraih komisi proyek-proyek pembangunan negara. Kuat kemungkinan praktik semacam itu jauh lebih besar dari yang berhasil diungkap KPK.
Jalan pintas yang kemudian populer di kalangan partai politik adalah memilih Ketua Umum atau manajer yang punya uang atau bisa mendatangkan uang untuk menutupi ongkos partai yang semakin besar.
Sekedar menuntut partai untuk lebih terbuka, akuntabel dan demokratis tidak memadai. Sejauh ongkos politik masih besar, sementara sumber dana legal begitu sempit, sulit membayangkan partai politik akan keluar dari segala kerumitan persoalan yang sedang menimpa saat ini.
Selamat menjalankan Munaslub, Partai Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.