Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Munaslub Golkar dan Masalah Finansial Partai

Kompas.com - 10/05/2016, 07:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tidak ada lagi sekretariat yang bisa disumbangkan oleh massa partai secara sukarela. Pun mungkin tak ada lagi kader yang mau menjaga aset dan mengelola kantor secara cuma-cuma. Partai harus membayar sewa dan operasional kantor, pegawai, konsultan, dan membiayai kampanye (Farrell and Webb 2000, dalam Mietzner 2007, p. 253).

Dengan perkembangan kampanye melalui media, maka biaya kampanye juga semakin membengkak.

Dalam artikelnya, Mietzner (2007, p. 254), membuat simulasi bagaimana perbandingan biaya kampanye PDI-P dan subsidi negara yang mereka terima. Pada Pemilu 1999, PDI-P mengeluarkan biaya kampanye sekitar 60 milyar rupiah, sementara subsidi negara sekitar 30 milyar rupiah, yang berarti sekitar setengah biaya kampanye mereka tertutupi dari subsidi negara.

Pada Pemilu berikutnya (2004), biaya kampanye PDIP melonjak sampai lebih dari 200 milyar rupiah, sementara subsidi negara hanya sekitar 2 sampai 4 milyar rupiah saja.

Ada persoalan finansial yang cukup besar yang dihadapi partai-partai politik sekarang ini. Salah satu yang menjelaskan kenapa partai-partai baru susah muncul dan mapan adalah karena persoalan finansial ini.

Karena itu, partai kemudian mengatasi persoalan finansial ini dengan pelbagai cara, misalnya menaikkan iuran anggota partai yang duduk di lembaga pemerintahan dan legislatif. Partai juga acapkali menjual kursi pencalonan pada semua level pemerintahan. Bahkan mereka membentuk badan usaha milik partai sendiri.

Dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, ada sejumlah kasus yang mengindikasikan keterlibatan elite-elite partai untuk meraih komisi proyek-proyek pembangunan negara. Kuat kemungkinan praktik semacam itu jauh lebih besar dari yang berhasil diungkap KPK.

Jalan pintas yang kemudian populer di kalangan partai politik adalah memilih Ketua Umum atau manajer yang punya uang atau bisa mendatangkan uang untuk menutupi ongkos partai yang semakin besar.

Sekedar menuntut partai untuk lebih terbuka, akuntabel dan demokratis tidak memadai. Sejauh ongkos politik masih besar, sementara sumber dana legal begitu sempit, sulit membayangkan partai politik akan keluar dari segala kerumitan persoalan yang sedang menimpa saat ini.

Selamat menjalankan Munaslub, Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com