Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Pantau Turnamen Golf Golkar di Sentul, Apa Hasilnya?

Kompas.com - 09/05/2016, 08:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar turut memantau acara turnamen golf Golkar di Sentul, Minggu (8/5/2016).

Pemantauan dilakukan karena ajang tersebut berpotensi menjadi sarana salah satu bakal calon ketua umum untuk memengaruhi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I yang menjadi peserta turnamen golf.

"Kami kirim orang untuk melihat dan mengecek langsung ke sana," kata Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad, saat dihubungi, Senin (9/5/2016).

Hasilnya, Komite Etik belum melihat ada pelanggaran atau politik uang dalam turnamen golf itu.

Menurut Fadel, turnamen itu diadakan oleh Ketua DPD I sebagai ajang silaturahim.

Dia membantah informasi bahwa turnamen golf itu difasilitasi oleh salah satu bakal calon ketua umum.

"Setya Novanto enggak datang, dia ke Medan, itu hanya diadakan Ketua DPD I," kata Fadel.

Fadel menambahkan, turnamen dengan hadiah mobil mewah merupakan hal yang biasa dan bukan hanya menjelang pelaksanaan Munaslub.

Menurut dia, hadiah empat mobil mewah juga hal yang wajar.

"Itu kan diasuransi, pertandingan biasa bikin begitu itu asuransi yang ngasih. Tapi enggak ada yang terima hadiahnya," ujar Fadel.

Seperti diberitakan Kompas TV, acara bertajuk "Turnamen Golf Bersama Golkar" tersebut dihadiri elit partai dan sejumlah anggota DPD 1 alias mereka yang berpotensi menggerakan anggota-anggota lain untuk memberikan sura pada salah satu calon saat pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Mubaslub) 15 Mei mendatang.

Empat mobil mewah menjadi hadiah bagi pemenang turnamen tersebut.

Salah satu kandidat ketua umum, Setya Novanto ditengarai salah satu yang memberikan hadiah.

"Turnamen ini sebagai ajang untuk menyatukan kader dan masyarakat umum yang mau bergabung," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Oktaviano seperti dikutip Kompas TV, Minggu.

Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tak menutup kemungkinan kegiatan tersebut dapat dilaporkan ke komite etik jika motifnya memang bertujuan untuk mendulang suara saat Munaslub.

"Karena per tanggal setelah ditetapkannya sebagai calon, aturan yang dibuat SC (Steering Committee) tidak boleh ada calon yang berinteraksi langsung dengan pemilik suara," ujarnya.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, jika Partai Golkar ingin disenangi dan merebut hati rakyat maka harus berempati dengan kesulitan masyarakat.

Ia menambahkan, kegiatan semacam itu tak perlu dilakukan.

"Jangan yang mengesankan nuansa-nuansa yang hedonis. Karena masyarakat sudah capek," ucap Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com