Jadwal Munaslub Partai Golkar Maju Mundur, Akbar Tanjung Sebut karena Alasan Teknis Ini

Kompas.com - 07/05/2016, 09:58 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung. Ambaranie Nadia K.MKetua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepastian penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar mengalami dinamika. Sebelum dipastikan akan diselenggarakan pada 15-17 Mei mendatang, jadwal penyelenggaraan Munaslub sempat maju mundur.

Awalnya, penyelenggaraan Munaslub dijadwalkan pada awal Mei 2016. Jadwal pun telah disusun. Namun, akhirnya jadwal itu diundur menjadi 23 Mei dengan alasan libur panjang dan menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo.

Belakangan, jadwal yang telah ditentukan dimajukan kembali menjadi 15-17 Mei.

"Perubahan itu menurut saya karena alasan teknis, apalagi secara formal Golkar sudah menyatakan diri sebagai partai yang mendukung kabinet," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung saat diskusi bertajuk "Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub" di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Menurut Akbar, kehadiran Presiden Jokowi dalam membuka Munaslub merupakan hal yang penting sehingga Partai Golkar perlu menyesuaikan jadwal kegiatannya dengan agenda Presiden. (Baca: "Curhat" Akbar Tandjung yang Tak Dilibatkan dalam Munaslub Golkar)

"Apalagi saya dengar jadwal Presiden itu sibuk sekali. Katanya dalam waktu dekat ada lawatan ke Korea. Bahkan setelah membuka Munaslub pagi, langsung terbang ke Korea," kata dia.

Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yuda menilai, maju mundurnya penyelenggaraan Munaslub merupakan implikasi gabungnya Partai Golkar ke pemerintahan.

"Sehingga kehadiran presiden dalam pembukaan dan wapres dalam penutupan merupakan hal penting," kata Hanta.

Kompas TV Jadwal Munaslub Golkar Dimajukan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lewat 2 Tahun Hilangnya Jejak Harun Masiku dan Janji-janji Firli Bahuri

Lewat 2 Tahun Hilangnya Jejak Harun Masiku dan Janji-janji Firli Bahuri

Nasional
UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Mei: Bertambah 12, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.510

UPDATE 19 Mei: Bertambah 12, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.510

Nasional
UPDATE 19 Mei: Tambah 384, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.891.574

UPDATE 19 Mei: Tambah 384, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.891.574

Nasional
Densus 88 Akan Dikerahkan Dalami Kasus Ancaman Bom di Kedubes Belarus

Densus 88 Akan Dikerahkan Dalami Kasus Ancaman Bom di Kedubes Belarus

Nasional
UPDATE 19 Mei: Tambah 318, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.850

UPDATE 19 Mei: Tambah 318, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.850

Nasional
Tampik Tudingan Bawa HP sebelum Aniaya M Kece, Napoleon: Kalau Ada Rekamannya, Itu Menguntungkan Saya

Tampik Tudingan Bawa HP sebelum Aniaya M Kece, Napoleon: Kalau Ada Rekamannya, Itu Menguntungkan Saya

Nasional
Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Nasional
Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Nasional
Kementerian ATR/BPN-KLHK dan KPK Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN-KLHK dan KPK Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Nasional
Menakar Keuntungan 'Curi Start' Koalisi Indonesia Bersatu

Menakar Keuntungan "Curi Start" Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Sebut PPKM Bakal Dihapus, Menko PMK: Kalau Covid-19 Terkendali

Sebut PPKM Bakal Dihapus, Menko PMK: Kalau Covid-19 Terkendali

Nasional
Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

Nasional
Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.