Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajibkan Bayar Rp 1 Miliar, Golkar Dinilai Hanya Tampung Kader Kaya

Kompas.com - 06/05/2016, 20:34 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keharusan membayar iuran sebesar Rp 1 miliar untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar dinilai menggambarkan partai berlambang beringin tersebut hanya memfasilitasi kader yang berkantong tebal.

Pengamat Politik Arie Sujito mengatakan, sumbangan wajib tersebut menampilkan bahwa Partai Golkar hanya memfasilitasi orang-orang kaya. Pendekatan politik itu dianggap tidak akan bisa merespons tuntutan publik.

Sedangkan dilihat dari sisi partai, Golkar tidak melakukan reformasi untuk kemajuan partai kedepan.

"Iuran Rp 1 miliar paling hanya di atas kertas dan bersifat simbolik. Kedepannya tidak dipungkiri akan ada 'iuran-iuran' yang lebih besar," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/5/2016).

Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa keadaan Golkar masih sangat terekonsilisasi dan masih faksionalisasi antar kelompok.

(baca: Akbar Tandjung Anggap Iuran Rp 1 Miliar Bisa Jadi Preseden Buruk di Golkar)

"Ini menggambarkan partai belum mampu mengakomodasi kenginan rakyat, tapi kelompok tertentu," kata Arie.

Oleh karena itu, momentum pergantian calon ketua umum Golkar seharusnya dijadikan untuk melakukan pembenahan besar-besaran.

"Ini momentum Golkar agar tidak salah urus. Saatnya Golkar turun mesin agar lebih baik kedepannya," ujarnya.

Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar sudah memutuskan enam dari delapan orang bakal calon ketua umum Golkar, lolos syarat administrasi.

(baca: Andi Sinulingga Bantah Bakal Caketum Golkar Dicoret Jika Tak Setor Rp 1 Miliar)

Keenam bakal calon yang lolos yakni Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso dan Setya Novanto.

Adapun, dua nama tersisa, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo dianggap belum memenuhi syarat administrasi.

Keduanya diberikan kesempatan sampai Sabtu (7/5/2016) jam 12.00 WIB untuk menjawab surat steering committee berkaitan dengan persyaratan yang belum terpenuhi.

Keduanya sebelumnya menegaskan tidak akan membayar uang untuk mendaftar sebagai calon Ketum Golkar.

(baca: Daftar Calon Ketum Golkar, Syahrul Yasin Limpo Tak Akan Sumbang Satu Sen Pun)

"Saya tegaskan saya tak akan mengeluarkan sumbangan satu sen pun untuk mengikuti pemilihan ketua umum Golkar," ucap Syahrul.

Ia merasa bahwa sikapnya itu untuk menunjukan idealisme dan kecintaan dirinya kepada partai.

"Sumbangan saya itu bukan berapa uang yang diberikan, saya enggak mau diukur dari berapa banyak uang yang dikeluarkan, tapi dari pikiran dan idealisme," ucap dia.

Adapun Indra menilai pendanaan tersebut tidak adil. (baca: Indra Bambang Utoyo Tak Mau Sumbang Rp 1 Miliar untuk Munaslub)

"Menurut saya, Rp 1 miliar itu besar sekali. Dan saya merasa dana sebesar itu berpotensi membuat calon yang tidak mempunyai dana sebesar itu tidak bisa keluar (muncul)," kata Indra.

Kompas TV Caketum "Kudu" Bayar 1 M, Ini Politik Uang?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com