Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Serikat Buruh: "May Day" Bukan Bencana, melainkan Perayaan

Kompas.com - 30/04/2016, 16:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mengatakan, Hari Buruh janganlah dilihat seolah sebagai bencana, melainkan suatu perayaan bagi buruh.

Untuk merayakan Hari Buruh, Minggu (1/5/2016) besok, para buruh akan mengadakan aksi jalan kaki tanpa menimbulkan kerusuhan.

"Nanti ada long march saja, enggak ada ketemu dengan Presiden. Hanya penyampaian pesan," kata Mudhofir dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Ia mengatakan bahwa serikat buruh sudah mengalami banyak perubahan selama dua hingga tiga tahun terakhir.

Jika dulu ada aksi sweeping ke pabrik-pabrik dan menutup jalan tol, kini buruh tidak menempuh cara itu lagi.

Saat ini, kata Mudhofir, serikat buruh hanya ingin dilibatkan oleh pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan terkait. Tidak adanya keterlibatan buruh dalam hal itu sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan para buruh.

"Ini yang menurut serikat buruh, giliran pengusaha diberi banyak kemudahan, giliran kita begini," kata dia.

Ia mengusulkan agar ada pertemuan khusus antara pemerintah dan buruh untuk saling mengakrabkan diri. Dua poin yang ditekankannya adalah menggalakkan investasi sebanyak-banyaknya dan perlindungan kesejahteraan buruh.

Sementara itu, peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa selain sebagai bentuk selebrasi, Hari Buruh juga menjadi momentum bersama untuk berkontemplasi dan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Menghadapi persaingan terbuka, yang perlu dilakukan adalah memperkuat sinergitas antara buruh dan pelaku usaha.

"Mestinya dua komponen ini jadi soulmate, saling membutuhkan," ucap Enny.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah untuk menghindari polemik dalam perburuhan. Tujuannya agar buruh sejahtera, dan izin investasi juga semakin meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com