Kompas.com - 29/04/2016, 11:18 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nama dari kalangan profesional masuk ke dalam daftar kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2021.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, tokoh profesional tersebut jumlahnya mencapai 15 hingga 20 persen.

Arsul mengatakan, tak menutup kemungkinan bahwa nama-nama profesional tersebut diharapkan menjadi vote getter atau mampu mendongkrak suara PPP di pilkada.

Misalnya, melalui mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki yang menjabat Ketua Mahkamah Partai PPP. (baca: Ini Alasan Ruki Bergabung dengan PPP)

"Itu proses yang akan kita lihat," tutur Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Arsul menambahkan, nama Ruki juga disebut-sebut akan maju ke Pilkada DKI Jakarta dan Banten.

PPP pun tak kan menutup diri terhadap wacana itu. Terlebih jika memang Ruki terbukti baik secara elektabilitas dan didukung elemen masyarakat. (baca: Ruki: Izinkan Saya Mengubah PPP Jadi Partai Pemenang Pemilu)

Namun, alasan memasukan nama-nama profesional tersebut, kata Arsul, bukanlah sebagai pendongkrak suara PPP, tapi dengan harapan memperbaiki tata kelola kepartaian agar partainya lebih amanah, bersih dan baik dalam berpolitik.

"Kalau hanya terdiri dari kader dan orang dalam sendiri yang sebagian sulit berubah, ya sulit berubah," ucap Anggota Komisi III DPR.

"Ini merupakan shortcut untuk perbaiki partai," imbuhnya.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Belum Dapat Info soal Kedatangan Surya Darmadi

Kejagung Belum Dapat Info soal Kedatangan Surya Darmadi

Nasional
Prabowo Dinilai Sebagai Figur yang Mampu Meneruskan Kepemimpinan Jokowi

Prabowo Dinilai Sebagai Figur yang Mampu Meneruskan Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Janji Datang Pemeriksaan Kejagung Hari Ini, Surya Darmadi Diduga Terbang dari China

Janji Datang Pemeriksaan Kejagung Hari Ini, Surya Darmadi Diduga Terbang dari China

Nasional
Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Nasional
Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Litbang 'Kompas': Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Nasional
Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Nasional
MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

Nasional
Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Nasional
Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Nasional
Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Nasional
Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Nasional
Litbang 'Kompas': 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Litbang "Kompas": 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.