Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Akui Kepala BPJN IX Maluku Pernah Meminta Uang

Kompas.com - 27/04/2016, 20:17 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur CV Putra Mandiri Charles Franz mengakui bahwa Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, pernah meminta uang kepada para pengusaha.

Diduga, Amran menjanjikan proyek pekerjaan kepada pengusaha yang memberikan uang.

"Pernah diminta, katanya untuk keperluan dia (Amran) di Balai," ujar Charles kepada Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Menurut Charles, setelah Amran meminta uang, ia dihubungi oleh pengusaha Hong Arta John Alfred. Ia kemudian diminta untuk segera menghubungi pengusaha lainnya, yakni Henock Setiawan alias Rino.

Menurut Charles, Rino mengirim uang sebesar Rp 500 juta untuk Amran. Charles sendiri tidak mengetahui uang-uang tersebut dipergunakan untuk apa.

Menurut informasi yang ia terima, uang itu akan digunakan untuk keperluan Amran di BPJN IX Maluku.

Dana suksesi Selain Charles, seorang pengusaha lain bernama Herry juga mengaku diminta oleh Amran untuk mengumpulkan uang dari para pengusaha.

Menurut Herry, permintaan itu dilakukan Amran sebelum ia dilantik sebagai Kepala BPJN IX Maluku.

"Ada rencana suksesi Pak Amran untuk menjadi Kepala Balai," ujar Herry kepada Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu.

Menurut Herry, dana suksesi yang diminta Amran tersebut merupakan bentuk dukungan berupa uang untuk mendanai operasional Amran menjadi Kepala BPJN IX.

Amran juga meminta agar ia dikenalkan dengan Alfred, dan beberapa pengusaha lainnya di Maluku. Herry mengatakan, para pengusaha pada prinsipnya bersedia untuk membantu Amran.

Pertemuan pertama dilakukan di Lumire, Jakarta, yang dihadiri oleh Herry, Amran, Alfred, pengusaha Abdul Khoir, dan rekan Amran bernama Imran S Djumadil.

Melalui Imran, Amran meminta agar para pengusaha menyediakan uang sekitar Rp 8 miliar. Penyerahan uang kemudian diatur oleh Alfred dan Abdul.

"Saya serahkan ke Pak Imran Rp 7 miliar, yang Rp 1 miliar saya tahan untuk operasional, entertain dan jasa saya," kata Herry.

Kompas TV Komisi V DPR Suap "Berjamaah"?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com