Panitera PN Jakpus Ditahan, KPK Diminta Bongkar Tuntas Mafia Peradilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius membongkar jaringan mafia peradilan terkait ditetapkannya Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan permintaan pencegahan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Sebagai komponen masyarakat sipil yang selama ini aktif memantau dan menyorot persoalan peradilan, KPP mendukung langkah KPK dalam menindak pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam pusaran mafia hukum terutama di institusi peradilan.

"Kami mendukung langkah KPK membersihkan intistusi peradilan. Penetapan seorang panitera sebagai tersangka membuktikan bahwa peradilan belum sepenuhnya bersih, agung dan berintegritas," ujar Miko Ginting, salah satu anggota koalisi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, saat memberikan keterangan pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).

(Baca: Panitera PN Jakpus dan Perantara Suap Ditahan KPK)

Lebih lanjut, Miko mengatakan bahwa KPP mendesak KPK untuk segera menetapkan semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini sebagai tersangka agar gambaran besar mafia peradilan dapat terlihat secara utuh.

Upaya tersebut, menurut Miko, bisa menjadi pintu masuk bagi Pemerintah dalam melakukan reformasi lembaga peradilan yang lebih tuntas dan menyeluruh.

"Reformasi peradilan sesungguhnya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh selesai. KPK harus mengusut siapa saja aktor-aktor yang menjadi mafia agar reformasi bisa berjalan dengan baik," ungkap Miko.

(Baca: Panitera PN Jakpus Dijanjikan Rp 500 Juta oleh Pemberi Suap)

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, ada kasus lebih besar yang akan dibongkar penyidik KPK dari hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu (20/4/2016).

"Seperti yang sering dibilang Pak Saut tentang gunung es di negeri kita, kejadian ini sering terjadi di mana keputusan pengadilan dipengaruhi uang," ujar Agus dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/4/2016).