Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Risma Figur Alternatif, kalau Dibutuhkan Akan Ditugaskan Maju Pilgub DKI

Kompas.com - 19/04/2016, 15:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak menutup kemungkinan akan mendorong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017.

Menurut Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pereira, jika memang Risma dibutuhkan, DPP DKI Jakarta bisa saja menunjuk dia untuk maju dalam Pilgub DKI.

"Saya kira Ibu Risma bisa menjadi figur alternatif. Kalau dibutuhkan, ditugaskan oleh partai, peluang itu ada, terbuka lebar," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Peluang tersebut, menurut Andreas, tetap terbuka meski DPD DKI Jakarta mengusung nama lain, seperti Djarot Saiful Hidayat atau Boy Sadikin. (Baca: "Hanya Risma dan Ridwan Kamil yang Bisa Saingi Ahok")

Keputusan akhir pun ada pada DPP yang nantinya akan membuat keputusan akhir dengan menggelar survei terlebih dahulu untuk mempertimbangkan nama-nama terbaik. Pencalonan Risma dianggap takkan menjadi masalah.

"Enggak ada masalah. Tentu kan DPP yang memutuskan akhirnya, kan. Jadi, tidak tertutup kemungkinan," katanya.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan, Risma sudah menolak untuk maju sebagai calon gubernur DKI. (Baca: Sekjen PDI-P: Risma Tolak Maju Pilkada DKI)

"Dari hasil dialog dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Bu Risma menjawab punya tanggung jawab untuk memenuhi semua komitmen kerakyatan yang dijanjikan pada periode kepemimpinannya," ujar Hasto di Surabaya, Selasa (1/3/2016), seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, ia menilai bahwa politik adalah dinamis dan masih mencermati peta politik di DKI, sekaligus mengusulkan dinamika-dinamika yang ada.

Adapun Risma mengaku tidak pernah sedikit pun berpikir untuk menjadi calon gubernur DKI. Risma hanya bercita-cita menyelesaikan tugasnya membangun Surabaya lima tahun ke depan. 

Kompas TV Risma Tolak Maju Jadi Gubernur Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com