Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Ade Komarudin Tuntut Kepastian Jadwal Munaslub Golkar

Kompas.com - 19/04/2016, 15:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sahabat Muda Akom sebagai pendukung calon ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin meminta DPP Golkar segera memutus jadwal pasti Musyawarah Nasional Luar Biasa melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi.

Sahabat Akom menilai, hingga saat ini belum ada kepastian soal waktu pelaksanaan Munaslub.

"Seperti rapat pleno sebelumnya sudah diputus tanggal 7 Mei, itu formal, tapi dalam perkembanganya diubah jadi 17 Mei, bahkan Ketua Umum Aburizal Bakrie bilang 25 Mei. Artinya belum ada kepastian," kata Ketua Sahabat Muda Akom, Paul Hutajulu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/4/2016).

Menurut dia, jika waktu penyelenggaraan Munaslub tidak segera dipastikan melalui rapat pleno, maka dikhawatirkan agenda penting untuk mempersatukan kembali seluruh komponen Partai Golkar yang sempat berkonflik menjadi tertunda.

"Tanggal pasti jadi acuan bagi teman-teman SC, OC dalam melaksanakan tugas-tugas. Selain itu juga kepastian bagi kandidat dalam konteks mempersiapkan diri di Munaslub ini," kata Paul.

(baca: Setoran Rp 2 M dari Setiap Caketum Golkar Baru Sebatas Wacana)

Paul memaklumi jika penyelenggaraan Munaslub terus mundur akibat SK kepengurusan dari Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan Munas Bali Rekonsiliasi serta menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo.

Namun, dia meminta kedua hal itu tak menjadi alasan untuk terus mengulur-ulur waktu pelaksanaan Munas.

"Kami harapkan Menkumham keluarkan SK dan Presiden Jokowi hadir. Tapi pengambilan keputusan harus lewat mekanisme organisasi, enggak usah dikemukan publik. Kami menganggap ini menjadi ketidakpastian, jangan-jangan enggak jadi Munaslub," ujar dia.

Ketua steering committee (SC) Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, sebelumnya memastikan, penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar akan digelar pada 25 Mei 2016.

Menurut Nurdin, waktu pelaksanaan Munaslub sebelumnya terus ditunda karena menunggu SK Menkumham dan menyesuaikan jadwal Jokowi.

Namun dia memastikan pada 25 Mei, Jokowi akan hadir dan SK Menkumham sudah terbit.

"Insya Allah tidak akan mundur lagi, kami sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Presiden," kata dia.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com