Kompas.com - 13/04/2016, 15:29 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyesalkan rencana panitia musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang berencana menarik dana Rp 20 miliar kepada calon ketua umum.

Dia menilai apabila rencana tersebut direalisasikan, maka merupakan suatu kemunduran bagi Partai Golkar.

"Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," kata Doli saat dihubungi, Rabu (13/4/2016).

(Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

Menurut Doli, budaya setor-menyetor untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, apalagi khususnya di dalam organisasi politik. Sebab, politik itu adalah panggilan dan pengabdian. Terlebih lagi, angka Rp 20 miliar itu sangatlah besar.

"Nah, yang bisa melakukan itu adalah hanya pengusaha seperti yang belum tentu atau pasti tidak mempunyai motif perjuangan politik partai. Sebaliknya, bila bukan dari kalangan pengusaha, maka patut dipertanyakan dari mana asal-muasal uang itu," ucap dia.

Doli pun khawatir budaya seperti ini akan ditiru dalam kontestasi musyawarah daerah oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar.

(Baca: Tolak Munas Dibiayai Cukong, Generasi Muda Golkar Buka Rekening Sumbangan)

Kalau panitia tidak mempunyai uang untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang begitu padat menjelang munas, sebaiknya disampaikan saja ke seluruh keluarga besar Golkar dan dilaksanakan kegiatan iuran.

Generasi Muda Partai Golkar sendiri, lanjut dia, sudah mulai melakukan gerakan mengumpulkan dana untuk penyelenggaraan munas yang berkualitas dan bersih.

Dia berharap senior partai dan simpatisan lain bisa melakukan hal serupa. Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali.

(Baca: Janji-janji Jelang Munas Golkar: Dari Uang Rp 10 M hingga Hadiah Mobil)

Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara. Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final.

"Maka partisipasi yang diberikan ke daerah dipulkan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali.

Kompas TV Petani Protes Pembangunan Pabrik Semen
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Nasional
Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G30S

Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G30S

Nasional
Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Nasional
Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Nasional
Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.