Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Munas Dibiayai Cukong, Generasi Muda Golkar Buka Rekening Sumbangan

Kompas.com - 13/04/2016, 14:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Partai Golkar membuka sumbangan bagi kader Golkar di seluruh Indonesia yang ingin berkontribusi untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali pada 7 Mei 2016.

Sumbangan ini bertujuan untuk penyelenggaraan Munas yang bersih dan jauh dari kepentingan pemilik modal.

Mirwan BZ Vauly yang menjadi koordinator iuran mengungkapkan, penyelenggaraan Munas Golkar di Bali nanti tentu akan memakan dana yang tidak sedikit. (baca: Mahyudin: Semua Calon Ketum Golkar Ditangkap KPK kalau Setor Rp 20 M)

Penyelenggaraan akan dilangsungkan di hotel berbintang selama tiga hari dengan mendatangkan sekitar seribu orang pengurus daerah dari seluruh Indonesia.

"Kepada siapa penyelenggara Munaslub akan meminta ongkos? Tentu kepada setiap anggotanya, dan bukan kepada pemerintah, bukan kepada cukong, bukan kepada korporasi, bukan juga kepada satu atau dua orang kader saja yang kelak dapat dimungkinkan menjadi sandera bagi partai," kata Mirwan saat dihubungi, Rabu (13/4/2016).

Mirwan mengatakan, pihaknya telah membuka rekening khusus bagi kader Golkar yang ingin menyumbang.

(Baca: Bamsoet: Kalau Setoran Rp 20 Miliar, Sama Saja Suruh Calon Ketum Golkar Korupsi)

Nomor rekening tersebut beserta himbauan untuk menyumbang sudah dikirimkan dan disebarkan melalui pesan berantai kepada kader-kader Golkar di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 15 orang yang menyumbang, diantaranya Inisiator Generasi Muda Golar Andi Sinulingga, Anggota DPR Dave Laksono dan Mirwan sendiri.

Jumlah sumbangan tiap orang juga beragam mulai dari Rp 52.000 hingga yang terbesar Rp 10 Juta. (Baca: Jika Ditarik Setoran Rp 20 Miliar, Diprediksi Tersisa 4 Calon Ketum Golkar)

"Generasi muda Partai golkar menyerukan kepada semua kader partai Golkar di seluruh Indonesia secara nyata mendonasikan kontribusi perjuangannya pada penyelenggaraan Munaslub bersih, akuntabel dan bermartabat," kata dia.

Sebelumnya muncul wacana penarikan setoran Rp 20 Miliar bagi calon ketua umum yang hendak berkompetisi dalam Munaslub. (Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali mengatakan, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara. Namun, hal itu belum menjadi keputusan final.

Kompas TV Saling Jegal Jelang Munas Golkar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com