Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Bandingkan Kepemimpinan Salim Segaf dengan Hilmi Aminuddin

Kompas.com - 12/04/2016, 21:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemecatannya dari semua jenjang kepartaian tak lepas dari faktor perubahan kepemimpinan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri kemudian membandingkan kepemimpinan Ketua Majelis Syuro PKS saat ini, Salim Segaf Al Jufri, dengan ketua periode lalu, Hilmi Aminuddin.

Dia menyarankan para petinggi PKS sekarang untuk meniru Hilmi yang tenang saja ketika Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjadi presiden menghubungi Hilmi karena Fahri bersuara keras mengkritik pemerintah saat itu.

"Dulu itu kalau saya kritis ke SBY, dia (SBY) selalu telepon Ustaz Hilmi. Oleh Ustaz Hilmi selalu dijawab, 'Fahri itu punya konstituen dan menyuarakan keinginan konstituennya'. SBY pun memahami hal itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2016).

Dia pun tidak mengerti mengapa PKS saat ini justru "alergi" jika kadernya kritis. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Sebut PKS Melakukan Persidangan Ilegal dan Fiktif)

Kalau para pimpinan PKS memahami konstitusi, kata dia, seharusnya ucapan anggota DPR tidak pernah dipermasalahkan.

Sebab, ucapan dan pernyataan anggota DPR saat menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. (Baca: Fahri Hamzah: Kesalahan Mahabesar Apa yang Saya Lakukan?)

"Lihat  saja Effendi Simbolon dari PDI-P, begitu kerasnya dia mengkritik Jokowi, tetapi Ibu Mega tidak pernah mempermasalahkannya," ujar Fahri.

"Gaya saya kok dipermasalahkan sekarang, 12 tahun saya  jadi anggota DPR, gaya saya seperti ini dan gaya saya juga yang  membuat rakyat memilih," kata dia.

Kompas TV Inilah Beragam Kontroversi Fahri Hamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com