Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2016, 07:35 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kematian Siyono, terduga teroris asal Klaten, Jawa Tengah, hingga saat ini masih menimbulkan tanda tanya.

Kepolisian berbeda pandangan dengan Muhammadiyah dan Komnas Hak Asasi Manusia. Tiap pihak memiliki versinya masing-masing, mengenai penyebab utama kematian Siyono.

Kemarin, Senin (11/4/2016) PP Muhammadiyah dan Komnas HAM mengumumkan hasil otopsi yang telah dilakukan sembilan dokter forensik dan seorang dokter dari Polda Jawa Tengah yang ditunjuk oleh PP Muhammadiyah.

Berdasarkan otopsi, Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, kematian Siyono diakibatkan benda tumpul yang dibenturkan ke bagian rongga dada.

"Ada patah tulang iga bagian kiri, ada lima ke bagian dalam. Luka patah sebelah kanan ada satu, ke luar," ujar Siane di Kantor Komnas HAM, Senin.

Menurut penuturannya, tulang dada Siyono juga dalam kondisi patah dan ke arah jantung. Luka itu yang menyebabkan kematian fatal dan disebut sebagai titik kematian Siyono.

Siane pun mengungkapkan bahwa ada luka di bagian kepala dan disebabkan oleh benturan. Namun, hal tersebut bukan menjadi penyebab utama kematian dan tidak menimbulkan pendarahan yang terlalu hebat.

(Baca: Hasil Otopsi Siyono, Patah Tulang Iga hingga Luka di Kepala)

Dari seluruh rangkaian hasil otopsi, lanjut Siane, tidak terdapat adanya perlawanan yang dilakukan Siyono. Ini berdasarkan luka-luka yang diteliti.

"Tidak ada perlawanan dari Siyono. Tidak ada luka defensif," ujarnya.

Selain itu, hasil otopsi menunjukkan adanya indikasi memar pada bagian belakang tubuh. Siane menuturkan, ada analisis bahwa tindak kekerasan dilakukan dalam kondisi tubuh bersandar, dan ditemukan adanya kerusakan jaringan pada bagian tersebut.

"Apakah itu tertidur atau menyender di tembok, kami tidak tahu. Jadi, dilakukan di posisi yang ada bantalan," kata Siane.

Versi Polri

Siyono meninggal dunia tidak lama setelah ditangkap oleh pasukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di rumahnya, Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (9/3/2016).

Polisi menduga Siyono menduduki posisi vital di kelompok Neo Jamaah Islamiah. Siyono dianggap orang yang tahu soal persenjataan kelompok teror itu.

(Baca: Polri Anggap Siyono Kunci untuk Ungkap Persenjataan Kelompok Neo Jamaah Islamiyah)

Mengenai tewasnya Siyono, Polri menjelaskan bahwa mulanya Siyono memukul polisi yang hanya sendirian mengawal di mobil saat penangkapan. Polisi melakukan perlawanan dan memukul balik Siyono.

Namun, bagian kepala Siyono terbentur sesuatu hingga tidak sadarkan diri. (Baca: Polri: Terduga Teroris yang Meninggal Sempat Pukul Polisi)

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan menegaskan bahwa meninggalnya Siyono murni akibat kecelakaan karena adanya perlawanan, bukan sengaja melakukan penganiayaan.

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen (Pol) Arthur Tampi pun angkat bicara soal meninggalnya Siyono. Pusdokkes telah melakukan visum terhadap Siyono pada 11 Maret 2016 lalu.

"Penyebab kematian adalah terjadi pendarahan di belakang kepala akibat benturan benda tumpul," ujar Arthur di Mabes Polri, Jakarta, pertengahan Mei silam.

Selain itu, kata Arthur, ada pula luka memar di daerah wajah, tangan, dan kaki Siyono. Penyebab luka tersebut karena terjadi perkelahian antara Siyono dan petugas polisi yang membawanya menuju bungker penyimpanan senjata.

"Itu terjadi karena yang bersangkutan menyerang petugas dan kondisi satu lawan satu. Langsung kita bawa ke rumah sakit, tetapi tidak tertolong," kata dia.

Menanggapi proses otopsi yang dilakukan Muhammadiyah dan Komnas HAM, Arthur Tampi menilai bahwa sebenarnya itu tak perlu dilakukan.

(Baca: Hasil Visum Lengkap, Polri Anggap Jenazah Siyono Tak Perlu Diotopsi)

"Pemeriksaan walaupun tanpa otopsi, kita dapat menentukan penyebab kematiannya. Akibat perdarahan kepala belakang," ujar Arthur di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Lagipula, menurut Arthur, terlambat untuk mengotopsi Siyono karena kondisi jenazahnya tak lagi utuh. Bahkan, jaringan otak pun sudah membusuk sejak tiga hingga lima hari setelah dimakamkan.

Evaluasi pemberantasan terorisme

Visum yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Komnas HAM dilakukan setelah adanya permintaan dari Suratmi, istri Siyono. Suratmi menilai ada kejanggalan dalam kasus kematian suaminya.

Setelah melakukan pendalaman, Komnas HAM dan PP Muhammadiyah sependapat. Upaya otopsi pun dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab utama kematian Siyono.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyebut otopsi yang dilakukan PP Muhammadiyah dan Komnas HAM sebagai langkah yang profesional dan bermartabat untuk memberantas terorisme.

Kontras menilai bahwa tindak pidana terorisme harus diberantas hingga ke akarnya. Namun, upaya pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebaiknya tidak mengesampingkan asas praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia.

"Ya karena selama ini penegak hukum juga amburadul. Sekadar menunjukkan kepuasan kelompok tertentu," kata Haris.

(Baca: Tuduhan Teroris Masih Melekat pada Almarhum Siyono, Penegak Hukum Dinilai Diskriminatif)

Kasus ini, menurut Haris, dapat dijadikan cermin bagi semua pihak bahwa regulasi terkait pemberantasan terorisme perlu dievaluasi lebih lanjut.

Evaluasi terutama terkait penggunaan kekuatan dan wewenang terhadap isu terorisme.

Sementara itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, kesimpulan final hasil otopsi tersebut nantinya akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR.

Ia berharap hasil otopsi yang diserahkan bisa menjadi bahan evaluasi di DPR berkaitan dengan upaya pemberantasan terorisme oleh Densus 88.

(Baca: Hasil Otopsi Siyono Akan Dibawa ke DPR)

"Kebetulan saya diundang di RDP. Kasus Siyono ini bisa menjadi bahan evaluasi, mungkin buat DPR, berkaitan dengan Densus 88," ujar Dahnil.

Kompas TV Tim Forensik Buka Hasil Otopsi Siyono
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Nasional
Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasional
Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Nasional
Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Nasional
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.