Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rommahurmuziy Rayu JK dan Aksa Mahmud untuk Masuk PPP

Kompas.com - 10/04/2016, 12:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rommahurmuziy mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla dan iparnya, Aksa Mahmud, untuk bergabung dengan PPP.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Romy itu saat berpidato dalam penutupan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (10/4/2016).

"Tidak salah kalau Pak JK mau bergabung ke PPP," kata Romy.

Saat menawarkan ke JK, Romy tak menyebut jabatan secara khusus. Namun, saat mengajak Aksa Mahmud bergabung, Romy menawarkan jabatan Bendahara Umum PPP bagi pengusaha itu.

"Siapa tahu Pak Aksa mau jadi Bendum PPP," kata dia.

Romy menyadari JK dan Aksa Mahmud merupakan politisi Partai Golkar. Namun, Romy yang baru terpilih sebagai Ketua Umum ini mengeluarkan rayuannya agar JK dan Aksa mau meninggalkan Golkar dan bergabung ke PPP.

(Baca: Terpilih sebagai Ketum PPP, Ini Komentar Romahurmuziy)

"Kalau kita mati nanti kiblatnya Kakbah (lambang PPP), enggak ada kiblatnya pohon beringin (lambang Golkar)," ucap Romy disambut tawa sekitar 1.000 orang Muktamirin yang hadir.

Selain meminta agar JK dan Aksa bergabung dengan PPP, Romy pun sempat mengeluarkan kelakar lainnya.

Dia meminta kedua pengusaha kaya itu agar membelikan ponsel pintar Android kepada semua kader PPP yang hadir. Sebab, Romy mengetahui bahwa mayoritas kader PPP masih menggunakan ponsel tipe lama.

"Saya bicara Pak JK sebagai pengusaha, bukan sebagai Wapres. Sesungguhnya di dalam harta Pak JK dan Pak Aksa itu ada hak orang-orang PPP," seloroh Romy kembali disambut tawa hadirin.

Kompas TV Romahurmuziy Terpilih Jadi Ketum PPP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com