"Seksinya" Menteri Desa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Reshuffle kabinet belum jelas, tetapi partai politik sudah saling 'gilas'. Kursi Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal diperebutkan oleh partai pendukung pemerintah.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ribut soal kursi menteri tersebut.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro tidak heran mengapa kursi Menteri Desa yang saat ini diisi oleh politisi PKB Marwan Djafar diperebutkan. Sebab posisi tersebut begitu memikat bagi partai politik.

"Ya, iyalah diperebutkan. Posisi Menteri Desa itu sangat 'seksi'," ujar Siti saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (6/4/2016) malam.

Menurut Siti, ada dua hal mengapa menteri desa begitu 'seksi'. Pertama, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 'jor-joran' mengalokasikan anggaran bagi desa.

Tahun 2015, setiap desa menerima dana desa rata-rata Rp 300 juta. Sedangkan tahun 2016 setiap desa bisa menerima Rp 700 juta hingga Rp 800 juta. (baca: Menteri Desa: Dana Desa akan Naik Tiap Tahun)

Sehingga, rata-rata per desa menerima Rp 1 miliar hingga Rp 1,2 miliar selama periode dua tahun saja. Apalagi, proses pencairan dana desa tahun 2016 lebih mudah dan cepat dibanding 2015.

Kedua, Menteri Desa memiliki akses ke lebih dari setengah penduduk Indonesia yang tinggal di 74.093 desa. (baca: Menteri Desa Akui Ada Dana Desa Tak Tepat Sasaran)

"Posisi Menteri Desa jelas sangat strategis bagi partai politik karena memang lumbung suara itu, ya di desa. Kasarnya adalah jika si menteri turun memberi dana desa, rakyat akan happy. Kalau happy berpeluang dijadikan konstituen dalam Pemilu. Ujung-ujungnya itu," lanjut Siti.

Siti bukan bermaksud menuduh Menteri Desa kini memanfaatkan jabatan untuk politisasi dana desa. Namun, jabatan itu memang memiliki ruang 'abu-abu' di mana sangat mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan membesarkan partai politik atau sosok tertentu.

"Saya tidak katakan dana desa diambil partai politik, ya. Tapi paling tidak si menteri datang ke desa-desa, berbicara langsung, bersentuhan langsung dengan rakyat. Ini kampanye tanpa bayar. Inilah yang diimpi-impikan partai politik memang," ujar dia.

Siti menilai, hal itu sangat wajar. Namun, harus tetap mengingat dua hal lainnya. Pertama, sang menteri tetap mendistribusikan dana desa secara tepat sasaran tanpa diwarnai 'kongkalikong', apalagi 'patgulipat'.

Kedua, dia berharap gesekan dua partai politik untuk memperebutkan kursi Menteri Desa tidak sampai berpengaruh ke kekompakan sebagai pendukung pemerintah.

"Pak Jokowi sebagai pimpinan tertinggi negara ini saya rasa bertanggungjawab penuh. Jika ada friksi, letupan, sesegera mungkinlah itu diselesaikan agar tidak jadi api dalam sekam dan berbahaya di kemudian hari," ujar dia.

Muhaimin marah

PKB mulai gusar karena merasa kursi menteri desa yang dimilikinya mulai digoyang. Tuduhan diarahkan ke PDI-P.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun dikabarkan sedang meradang. Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, ada upaya sistematis yang sedang dilakukan PDI Perjuangan guna merebut posisi tersebut. Salah satunya dengan mengukur profesionalisme kinerja menteri.

"Cak Imin enggak terima. Itu bukan cuma urusan menteri, tetapi marwah partai," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, langkah merebut kursi Marwan itu diawali dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta terkait distribusi dana desa.

Dia pun menegaskan, PKB tidak akan tinggal diam dengan manuver tersebut.

“PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa,” kata Jazilul.

Indikasi digoyangnya kursi Mendes ini mulai terlihat pada akhir Maret lalu. Tepatnya pada 23 Maret kemarin, kata dia, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara.

Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta. Tak biasanya, kata dia, Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo, dan kepada media terang-terangan menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar.

“Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden,” ujar Jazilul.

Usai ditemui Seskab Pramono, para pendemo diterima oleh anggota fraksi PDI-P Diah Pitaloka dan Alex Indra Lukman di Senayan, meski waktu itu sedang DPR sedang memasuki masa reses. 

Dikonfirmasi Kompas.com, Pramono tidak mau berkomentar tentang tudingan PKB.

Tak hanya itu, Anggota Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko pun, tambah dia, jauh-jauh hari ikut memobilisasi mantan pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

“PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi kemendesa di bawah Pak Marwan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini.

PDI-P Bantah

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui, partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa.

"Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu," kata dia.

Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa.

Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Menteri Desa.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membantah. Ia menegaskan, jika perombakan kabinet sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.

Meskipun Presiden berasal dari PDI P, namun partainya tak bisa mengintervensi begitu saja keputusan politik yang akan diambil Presiden.

"Jadi kalau ada yang mengatakan PDI-P rebutan untuk mendapatkan kursi Menteri Desa, itu sama sekali tidak benar," kata Hasto.